KRAKSAAN – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Probolinggo menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dengan agenda mengevaluasi pelaksanaan program tahun 2026 dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahun 2027 di ruang Amanah Gedung Islamic Center (GIC) Kraksaan, Senin (21/9/2026).
Rakerda diikuti sekitar 100 peserta yang merupakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) se-Kabupaten Probolinggo. Forum tersebut tidak hanya digunakan untuk mengevaluasi program hingga September 2026, tetapi juga menghimpun masukan dari UPZ sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Baznas tahun 2027.
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Abd. Ghafur, Ketua Umum MUI Kabupaten Probolinggo KH. Abdul Wasik Hannan, Kabag Kesra Setda Kabupaten Probolinggo Syamsul Huda, Kasi Zakat dan Wakaf Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo Yazid Zain serta Ketua Baznas Kabupaten Probolinggo H Ahmad Muzammil bersama jajaran Komisioner Baznas Kabupaten Probolinggo.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Baznas Kabupaten Probolinggo H. Ahmad Muzammil menyerahkan laporan keuangan semester pertama tahun 2026 kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Probolinggo Abd. Ghafur.
Ketua Baznas Kabupaten Probolinggo H Ahmad Muzammil mengatakan masukan dari UPZ diperlukan agar program yang disusun ke depan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah serta dapat berjalan lebih sinergis dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Tujuan pertama adalah mengevaluasi pelaksanaan program sampai bulan September 2026. Kemudian juga merancang program tahun 2027 dengan menjadikan masukan-masukan dari semua UPZ,” ujarnya.
Menurutnya, Rakerda juga menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antara Baznas dan UPZ, khususnya mengenai mekanisme pengumpulan hingga pendistribusian dana zakat. “Kami juga menginginkan adanya silaturahmi antara UPZ dengan Baznas dan Komisioner Baznas Kabupaten Probolinggo. Bagaimana pengumpulan dan pendistribusiannya, sehingga semuanya memahami ke mana dana itu dikumpulkan dan ke mana dana itu didistribusikan,” jelasnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah potensi zakat masyarakat yang belum seluruhnya tercatat dalam sistem pengumpulan Baznas. Pasalnya terdapat masyarakat yang menyalurkan dana secara langsung sekaligus melaksanakan kegiatan sosial secara mandiri.
“Pengumpulan itu ada yang sifatnya balance sheet dan ada yang non balance sheet. Banyak masyarakat yang menyerahkan dananya dan melaksanakan kegiatan sendiri, terutama di desa seperti zakat fitrah, kurban ataupun bantuan kepada anak yatim,” terangnya.
Muzammil menerangkan potensi tersebut dinilai perlu didata secara lebih menyeluruh. Baznas juga akan mendorong keterlibatan UPZ untuk membantu pendataan, termasuk melalui OPD di lingkungan Pemerintah (Pemkab) Kabupaten Probolinggo. “Kita juga akan arahkan untuk dibantu oleh para UPZ. Terutama di sini adalah Dinas Pertanian dan OPD-OPD yang lain juga membantu,” tambahnya.
Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Probolinggo Abd. Ghafur mengatakan Rakerda memiliki posisi penting untuk mengukur capaian program sekaligus menentukan arah kerja Baznas pada periode berikutnya.
“Rakerda ini merupakan salah satu forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi Baznas Kabupaten Probolinggo. Rakerda memiliki peran yang sangat penting karena bukan hanya melihat program yang sudah selesai dilaksanakan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengukur indikator capaian program sekaligus membahas arah dan program kegiatan Baznas mendatang,” katanya.
Ghafur mendorong agar program Baznas ke depan selaras dengan program Pemerintah Kabupaten Probolinggo, terutama dalam mendukung peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
Ia juga mengapresiasi program Baznas di bidang kemanusiaan, kesehatan, dakwah dan advokasi serta pemberdayaan ekonomi. “Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Baznas yang telah melaksanakan program dengan baik dalam bidang kemanusiaan, kesehatan, dakwah, advokasi dan ekonomi,” jelasnya.
Menurut Ghafur, pengelolaan potensi zakat membutuhkan kolaborasi antara Baznas, pemerintah daerah, Kementerian Agama, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan serta masyarakat.
“Saya mendorong agar Baznas terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan serta seluruh elemen masyarakat. Dengan membangun sinergi yang baik, potensi zakat yang ada dapat dikelola secara optimal untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan kepercayaan masyarakat menjadi modal penting dalam pengelolaan zakat. Karena itu, pengumpulan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara amanah, transparan, akuntabel, profesional, tepat guna dan tepat sasaran.
“Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dihimpun harus dikelola sebaik-baiknya dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Ghafur berharap hasil Rakerda menghasilkan program yang nyata, terukur, terarah dan berkelanjutan dengan sasaran serta indikator keberhasilan yang jelas. “Setiap program hendaknya memiliki sasaran dan indikator keberhasilan yang jelas sehingga manfaatnya betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat,” harapnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo lanjut Ghafur berkomitmen terus mendukung penguatan sinergi dengan Baznas sesuai ketentuan dan kewenangan yang ada. “Semoga kolaborasi ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, amanah, religius dan berdaya saing,” pungkasnya. ***
Penulis : Syamsul Akbar
Editor : Tim Bromo Info
