Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – Rabu (16/8/2023) siang, DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-undang (RUU) Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan.
Kegiatan yang dilakukan melalui tayangan live streaming di ruang rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo bersama Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.
Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Pidato Pengantar RUU APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani ini dilaksanakan pada masa persidangan I DPR-RI tahun sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
Dalam pidato kenegaraannya tersebut, Presiden RI Joko Widodo menyatakan pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2%. Stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga. Situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 harus kita wujudkan. Implementasi beberapa undang-undang baru juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural.
Selanjutnya, inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,8%. Peran APBN akan tetap dioptimalkan untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejolak eksternal. Koordinasi yang kuat antara anggota forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah akan terus dijaga.
Upaya transformasi ekonomi akan ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. Pertama, strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.
Kedua, strategi jangka menengah difokuskan pada 5 agenda sebagai berikut. Satu, mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Dua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas serta Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tiga, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. Empat, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam. Lima, mendorong pengembangan ekonomi hijau.
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan; peningkatan kualitas PAUD; peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terluar dan terdepan; penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia dan pengembangan riset dan inovasi.
Untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
Untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun yang diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar; peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigrasi primer, sekunder dan tersier; penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau dan berkelanjutan; pemerataan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN.
Untuk mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi di antaranya dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam. Dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya. Selama ini telah diberikan dukungan terhadap pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Hal ini untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja dan penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi serta efisiensi subsidi energi.
Untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/TNI/Polri sebesar 8% dan kenaikan untuk Pensiunan sebesar 12% yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. (wan)
