Reporter : Syamsul Akbar
SUKAPURA – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Probolinggo menggelar bimbingan teknis (bimtek) peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Whiz Hotel Bromo Kecamatan Sukapura, Senin dan Selasa (28-29/11/2022).
Kegiatan yang diikuti oleh 62 orang karyawan/karyawati pada DPKPP Kabupaten Probolinggo ini dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari.
Selama kegiatan mereka mendapatkan materi dari narasumber yang berasal dari Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembanagn Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo Santiyono, Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Kabupaten Probolinggo Herman Hidayat serta Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo Anna Maria DS.
“Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta mengetahui dan memahami tentang penyusunan program kerja dan penganggaran, keselarasan program kerja perangkat daerah dengan renstra, tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan evaluasi kinerja,” ujar Kepala DPKPP Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief.
Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari mengatakan reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan.
“Kedepan birokrasi itu harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Birokrasi yang mengabdi pada kepuasan masyarakat,” katanya.
Menurut Hasyim, untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak diawali dengan perencanaan dan penganggaran yang baik. Program-program yang direncanakan dan dilaksanakan harus jelas outcome dan targetnya. Jangan hanya rutinitas saja, diperlukan strategi dan inovasi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
“Keberhasilan suatu program tidak lagi dilihat dari persentase serapan anggaran, namun dari tercapainya target yang telah ditetapkan. Agar program dapat terlaksana dengan baik diperlukan sinergitas dan kolaborasi, baik antar bidang dalam satu perangkat daerah atau antar perangkat daerah. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego wilayah ataupun ego ilmu harus dihilangkan,” terangnya.
Hasyim menjelaskan dalam mewujudkan birokrasi yang baik diperlukan peningkatan kompetensi dan kualitas para Aparatur Sipil Negara sehingga dihasilkan ASN yang professional. ASN yang “Berakhlak” meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif dan bangga melayani bangsa.
“Aparatur memegang peran penting bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan perangkat daerah. Oleh sebab itu, dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja yang jelas sebagai pedoman dalam bekerja,” pungkasnya. (wan)
