Sunday, May 19, 2024
Depan > Pemerintahan > Fraksi DPRD Sampaikan PU Terhadap Raperda LPj Pelaksanaan APBD 2022

Fraksi DPRD Sampaikan PU Terhadap Raperda LPj Pelaksanaan APBD 2022

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD tahun 2022, Selasa (11/7/2023) malam.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pembacaan Nota Penjelasan Bupati Probolinggo Terhadap Raperda Tentang LPj Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jon Junaidi ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, perwakilan Forkopimda serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Dalam PU Fraksi-fraksi ini disebutkan bahwa setelah membaca dan mempelajari LPj Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2022, Fraksi NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih perlu mendapatkan penjelasan untuk beberapa hal.

Fraksi NasDem dalam salah satu PU-nya menyampaikan program pupuk bersubsidi yang masih menjadi kendala utama bagi para petani yang memliliki lahan sedikit. Dari kelangkaan pupuk hingga ketersediaan pupuk yang harganya sangat tinggi menjadi masalah serius dalam produksi pertanian dan sayuran. Oleh karena itu ingin mendapatkan kejelasan dan jalan keluar dari Dinas Pertanian mengenai kelangkaan dan ketersediaan pupuk yang harganya sangat tinggi.

Selanjutnya Fraksi PKB dalam salah satu PU-nya menanyakan apa saja program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo meningkat 223.320 jiwa atau sebesar 18,91%. Dibandingkan dengan tahun 2020 sejumlah 218.350 jiwa atau sebesar 18,61%. Nilai indeks kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan mengalami kenaikan. Indeks kedalaman kemiskinan (p1) dari 3,12 pada tahun 2020 menjadi 3,26 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Probolinggo menurun.

Kemudian, Fraksi Partai Golkar dalam salah satu PU-nya menyampaikan terkait dengan Pendapatan Asli Daerah. Fraksinya melihat Pemerintah Kabupaten Probolinggo belum begitu memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Ada sektor sumber daya alam berupa tanah dan pasir yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Probolinggo belum terlalu dikembangkan. Begitu pula sektor lain yang potensinya tidak kalah besar yang belum dimanfaatkan. Inovasi apakah yang kiranya dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi ini.

Lalu Fraksi Gerindra dalam salah satu PU-nya mengungkapkan salah satu cara memajukan daerah Kabupaten Probolinggo adalah meningkatkan kualitas SDM. Dengan adanya SDM yang berkualitas Kabupaten Probolinggo akan memiliki daya saing yang bagus. Penerapan manajemen pendidikan di sekolah-sekolah harus terkonsep dan terarah. Fraksi Gerindra memohon penjelasan kepada pemerintah mengapa ada banyak kepala sekolah merangkap jabatan.

Fraksi PPP dalam salah satu PU-nya mengatakan pada pelaksanaan APBD tahun 2022 yang lalu silpa sebesar Rp 300 milyard lebih. Sementara di sisi lain banyak pembangunan fisik di tengah masyarakat sangat dibutuhkan, bagaimana hal ini bisa terjadi?

Terakhir Fraksi PDI-P melalui salah satu PU-nya menyampaikan sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021, program pemerataan pembangunan infrastruktur terutama rehabilitasi dan pengaspalan jalan agar tidak ada lagi jalan kabupaten yang rusak.

Fraksi PDI-P dalam salah satu PU-nya menyampaikan dalam tabel data BPS disebutkan dari tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 persentase penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan dari 223.320 jiwa atau sebesar 18,91% di tahun 2021 menjadi 203.230 jiwa atau sebesar 17,12 % di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Daerah dalam menangani masalah kemiskinan telah optimal walaupun masih ada beberapa kesalahan data penerima manfaat yang ditemui di lapangan. Apa kiat pemerintah terhadap masalah tersebut, karena disamping itu masyarakat dihadapkan pada permasalahan yang rumit dengan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi.

Pembahasan ini masih akan berlangsung dengan agenda Jawaban Eksekutif atas PU Fraksi-fraksi Terhadap LPj Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2022. (wan)