Wednesday, June 16, 2021
Depan > Pemerintahan > Operasi Yustisi Penggunaan Masker Mulai Berlakukan Sanksi Denda

Operasi Yustisi Penggunaan Masker Mulai Berlakukan Sanksi Denda

Reporter : Sony Wahyu Wirawan
KREJENGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bersama Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Probolinggo mulai Senin (21/9/2020) melakukan operasi yustisi penggunaan masker dengan pemberlakuan sanksi denda.

Sasaran dari operasi yustisi ini adalah masyarakat umum yang tidak mematuhi protokol kesehatan atau tidak memakai masker. Bagi yang melanggar langsung diberhentikan oleh petugas yang terdiri dari TNI/Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub).

Bupati Probolinggo selaku Ketua Pelaksana Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE melakukan pemantauan pelaksanaan operasi yustisi penggunaan masker di Perum Sentong (TPQ Baiturrohim) Krejengan, Senin (21/9/2020).

Turut serta dalam kesempatan tersebut Dandim 0820 Probolinggo Letkol Inf. Imam Wibowo, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Adhryansah, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo, Wakapolres Probolinggo Kompol Agung Setiono, Koordinator Keamanan dan Penegakan Hukum Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto serta Satgas COVID-19 Kecamatan Krejengan.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Tantri dan Forkopimda melihat dari dekat penyidikan dan proses sidang oleh Hakim bagi pelanggar penggunaan masker. Serta berdialog dengan beberapa masyarakat yang terjaring operasi yustisi penggunaan masker.

Dari hasil operasi yustisi penggunaan masker di hari pertama ini, petugas berhasil menjaring sedikitnya 22 orang dengan tingkat pelanggaran yang bervariasi mulai dari memang tidak memakai masker, ada yang membawa masker tetapi tidak dipakai dan memakai masker tetapi tidak benar (masker ada di dagu).

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE mengatakan bahwa operasi yustisi penggunaan masker kali ini berbeda dengan sebelumnya. Sebab operasi yustisi saat ini sudah mulai mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur degan memberlakukan sanksi yang sedikit lebih berat berupa sanksi denda.

“Sanksi denda ini pada intinya kita memberlakukan denda kepada pelanggar sesuai dengan parameter yang nanti kemudian diputuskan oleh Tim Hakim dari Pengadilan Negeri Kraksaan,” katanya.

Lebih lanjut Bupati Tantri meyakini bahwa masker yang sudah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo kepada masyarakat melalui pemerintah desa sudah dilakukan dengan baik.

“Saya sangat yakin pemerintah desa telah menjalankan fungsinya dengan baik untuk menyalurkan masker tersebut kepada masyarakat yang ada di wilayahnya. Paling tidak dalam satu keluarga sudah memiliki masker semua,” terangnya.

Melalui kegiatan operasi yustisi dengan pemberlakuan denda yang bervariasi ini Bupati Tantri mengharapkan bisa menjadi pengingat bagi semua. Sekali lagi bukan pada sanksinya dan banyaknya petugas, tetapi bagaimana bersama-sama bisa mengedukasi masyarakat bagaimana masker ini menjadi sebuah kebutuhan dan bukan sebuah kewajiban.

“Kewajiban begitu ada petugasnya baru pakai masker, tetapi begitu petugasya lewat maskernya dicopot lagi. Namun ini lebih pada kebutuhan masing-masing pribadi, kalau ingin sehat dan selamat, ikhtiar salah satunya memakai masker,” pungkasnya.

Sementara Koordinator Keamanan dan Penegakan Hukum Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mengungkapkan masyarakat yang melanggar dalam penggunaan masker langsung dilakukan pengukuran suhu tubuh dan pemberian handsanitizer oleh petugas kesehatan.

“Kemudian langsung menuju ke meja penyidik. Untuk penyidiknya memang PPNS dari Satpol PP Kabupaten Probolinggo. Memang secara khusus, kecuali nanti kita kekurangan maka akan meminta bantuan dari Polres Probolinggo.

Setelah dilakukan penyidikan sambil menunggu sidang dimulai, mereka disiapkan tempat tunggu. Kemudian sambil jalan dipanggil oleh Hakim untuk disidang dan ditanyakan serta Jaksa juga memutuskan berapa besaran dendanya. Memang untuk nominalnya Hakim yang menentukan dan Jaksa yang mengeksekusi. Kalau aturan yang sudah disepakati, denda maksimalnya adalah Rp 200 ribu. Tergantung dari berat dan tidaknya pelanggaran yang dilakukan.

“Yang jelas denda ini bukan tujuan utama, karena tujuan utamanya adalah memberikan efek jera bagi masyarakat. Tetapi ini tidak akan berlangsung lama, apabila masyarakat segera patuh dalam penggunaan masker. Kalau masyarakat benar-benar patuh dalam penggunaan masker maka intensitasnya akan dikurangi, tetapi tidak akan berhenti selama masyarakat masih banyak pelanggaran,” pungkasnya. (n0z)

cww trust seal