Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – Sebagai tindak lanjut dari pembacaan Nota Penjelasan Bupati Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2022, DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi Terhadap Raperda P-APBD tahun 2022, Senin (22/8/2022) malam.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Lukman Hakim ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak eksekutif hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Dalam PU Fraksi-fraksi DPRD (Fraksi NasDem, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang dibacakan oleh Moh. Amin Haddar mengatakan secara umum semua fraksi dapat memahami berbagai pertimbangan yang menjadi landasan rencana perubahan anggaran tahun 2022.
Fraksi NasDem dalam salah satu PU-nya menyampaikan demi meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa perlu adanya perbaikan kantor/balai desa yang sudah tidak layak huni serta perlu adanya kesejahteraan upah untuk aparatur desa dan BPD mengingat tugas yang semakin banyak dan berat untuk kenyamanan masyarakat dan kesigapan pemerintah desa dalam merespon keluhan masyarakat. Oleh karena itu Fraksi NasDem meminta penjelasan.
Selanjutnya Fraksi Kebangkitan Bangsa, salah satu PU-nya meminta kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo agar jalan di beberapa kecamatan termasuk di daerah Kecamatan Dringu, Tegalsiwalan, Banyuanyar, Maron, Tiris, Sukapura, Sumber, Pakuniran dan Gending yang mana kondisi jalan kabupaten yang begitu rusak parah dan sangat butuh pembangunan segera dari Pemerintah Daerah.
Lalu Fraksi Partai Golkar dalam salah satu PU-nya mengatakan banyaknya keluhan dari petani terkait masalah kelangkaan pupuk subsidi dan adanya dugaan monopoli harga pupuk di tingkat distributor dan pegecer. Fraksi Partai Golkar memohon penjelasan, apakah ada sejenis monitoring dari OPD terkait dengan permasalahan ini. Apakah harga pupuk subsidi di Kabupaten Probolinggo memang lebih tinggi dari kabupaten lain.
Kemudian Fraksi Gerindra dalam salah satu PU-nya menanyakan bagaimana strategi pemerintah dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan, upaya pemenuhan pelayanan publik, percepatan pencapaian prioritas Pembangunan Daerah serta target pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Probolinggo.
Berikutnya Fraksi PPP pada salah satu PU-nya menyampaikan salah satu program Pemerintah Daerah dalam mengatasi keterpurukan pasca pandemi Covid-19 ini adalah pemulihan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan strategis agropolitan, minapolitan, pariwisata, industri dan ekonomi kreatif. Konkritnya kegiatan ini dalam bentuk apa?
Terakhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, salah satu PU-nya menegaskan beberapa waktu yang lalu Kabupaten Probolinggo telah berhasil melaksanakan Pilkades serentak. Sebagaimana kita ketahui bersama pasca pelantikan kepala desa masih ada bongkar pasang perangkat desa dimana memang masa jabatannya berakhir atau berhenti dengan sendirinya. Disisi lain demi terciptanya pemerataan pembangunan pemerintah pusat mengalokasikan dana yang cukup besar perdesa.
Untuk itu dibutuhkan kerja sama yang baik dan profesional antara pemerintah daerah dengan pemerintahan desa sesuai dengan bidangnya. Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dengan peningkatan sumber daya manusianya sangat diperlukan agar tercipta program yang tepat guna. Dalam hal ini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menanyakan apa sejauh mana pemerintah daerah sebagai fungsi pengawasan agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik. (wan)
