DRINGU – Sebanyak 25 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Probolinggo menerima bantuan sarana prasarana pemasaran berupa etalase. Bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menata sekaligus mempromosikan produk UMKM agar semakin menarik bagi konsumen.
Bantuan etalase tersebut diserahkan dalam workshop optimalisasi sarana prasarana pemasaran produk UMKM yang digelar Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo di aula RM Kebon Pring Desa Tamansari Kecamatan Dringu, Kamis (17/9/2026).
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto bersama Kepala Bidang Pemasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Haryo Bimo Bramantyo.
Selain menerima sarana pemasaran, para pelaku UMKM juga mendapatkan pembekalan mengenai strategi pemasaran untuk menembus pasar modern dan optimalisasi sarana pemasaran produk.
Fungsional Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Rindang Kamaswari menyampaikan dukungan sarana prasarana pemasaran diperlukan untuk membantu pelaku usaha menjalankan aktivitas pemasaran sekaligus menunjang kemandirian ekonomi masyarakat. “Dipandang sangat perlu adanya dukungan pemberian bantuan sarana prasarana pemasaran produk, baik berupa gerobak, etalase maupun tenda,” ujarnya.
Menurut Rindang, pemberian sarana tersebut perlu diikuti pembekalan agar fasilitas yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satu yang ditekankan adalah pentingnya promosi untuk meningkatkan penjualan produk UMKM. “Bantuan sarana prasarana ini diperlukanan untuk dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya promosi UMKM dan dapat meningkatkan penjualannya,” tuturnya.
Sementara Kepala Bidang Pemasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Haryo Bimo Bramantyo mendorong pelaku UKM memanfaatkan bantuan sarana pemasaran berupa etalase sebagai bagian dari strategi meningkatkan penjualan dan memperluas pasar.
“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UKM mengenai pentingnya sarana pemasaran yang representatif. Melalui kegiatan ini pelaku UKM didorong mampu menampilkan produk secara lebih menarik, tertata dan profesional sehingga meningkatkan daya tarik produk di mata konsumen,” ungkapnya.
Menurut Bimo, pemberian etalase oleh pemerintah tidak boleh dipandang hanya sebagai bantuan berupa fasilitas fisik. Etalase harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung promosi sekaligus menampilkan produk kepada konsumen.
“Saya berharap sarana yang telah diberikan ini benar-benar memberikan manfaat bagi perkembangan usaha. Pelaku UKM diharapkan menggunakan etalase untuk meningkatkan penjualan sekaligus membuka peluang perluasan akses pasar, baik di tingkat lokal maupun pasar yang lebih luas,” harapnya.
Bimo mengingatkan pelaku UKM agar tidak berhenti pada penerimaan bantuan sarana pemasaran. Bantuan tersebut harus dijadikan momentum untuk meningkatkan kualitas usaha dan mendorong produk agar mampu naik kelas.
“Pelaku UKM perlu terus melakukan perbaikan dari berbagai sisi, mulai dari kualitas produk, kemasan, merek atau branding, legalitas usaha, sertifikasi halal, pemasaran digital hingga pelayanan kepada konsumen,” terangnya.
Lebih lanjut Bimo menegaskan, penguatan UKM memiliki keterkaitan dengan upaya mendorong SAE Ekonomi yang menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Konsep tersebut diarahkan pada terwujudnya ekonomi masyarakat yang Sejahtera, Amanah-Religius dan Eksis Berdaya Saing.
“Semakin kuat sektor UKM, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Karena itu, pengembangan UKM tidak cukup hanya dilihat dari bertambahnya jumlah pelaku usaha,” jelasnya.
Bimo menginginkan UKM Kabupaten Probolinggo tidak hanya bertambah jumlahnya, tetapi juga bertambah omzet, meningkat produktivitasnya, semakin luas pasarnya dan semakin besar nilai tambah yang dihasilkan. “Target akhirnya adalah terciptanya UKM yang mandiri dan berdaya saing serta mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Sedangkan Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto mengatakan saat ini terdapat sekitar 78.613 UMKM yang telah terdaftar dalam aplikasi Sistem Manajemen Pengembangan UMKM Terpadu (SIMADU).
Menurut Sugeng, jumlah tersebut menjadi kekuatan besar dalam menggerakkan perekonomian daerah. Melalui program Bela Beli, aktivitas belanja ASN terhadap produk UMKM juga dapat dipantau secara berkala melalui aplikasi SIMADU.
“Setiap bulan ASN wajib berbelanja UMKM di masing-masing wilayah. Ini sudah melalui aplikasi SIMADU, sehingga setiap bulan bisa kami pantau berapa besar belanjanya masing-masing OPD pada UMKM,” katanya.
Ia menyebutkan, rata-rata nilai belanja ASN terhadap produk UMKM di Kabupaten Probolinggo mencapai sekitar Rp460 juta hingga Rp500 juta per bulan. Angka tersebut merupakan bentuk dukungan langsung pemerintah kepada pelaku UMKM. “Ini adalah sebuah dukungan real kepada teman-teman UMKM dan ini sudah berjalan kira-kira tiga tahun,” jelasnya.
Sugeng menjelaskan, program tersebut telah memiliki dasar kebijakan melalui keputusan Bupati Probolinggo. “Pemantauan dilakukan terhadap kepatuhan ASN dalam berbelanja di UMKM,” lanjutnya.
Selain mendorong transaksi, DKUPP juga berupaya membangun komunikasi secara rutin dengan pelaku UMKM. Pertemuan dan diskusi dilakukan untuk membahas berbagai persoalan usaha, mulai dari strategi mencari peluang pendapatan hingga promosi produk.
“Kami berharap bantuan peralatan yang diberikan kepada pelaku UMKM dapat meningkatkan semangat dalam mengembangkan usaha. Peralatan tersebut diharapkan mampu menunjang proses produksi sekaligus mendorong peningkatan omzet dan pendapatan,” harapnya.
Selain program Bela Beli, DKUPP juga menyiapkan dukungan bagi UMKM dalam kegiatan Festival Seven Beaches yang direncanakan berlangsung pada November mendatang. Festival tersebut akan menghadirkan pagelaran di tujuh pantai.
“Pemerintah akan menyediakan fasilitas berupa tenda, meja dan kursi bagi UMKM yang berjualan di lokasi festival. Penempatan UMKM akan disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Ini sekali lagi bagian dari dukungan pemerintah kepada panjenengan agar usaha semakin maju,” pungkasnya. ***
Penulis : Syamsul Akbar
Editor : Tim Bromo Info
