Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2024 di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (16/3/2023).
Kegiatan yang digelar oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo ini mengambil tema “Menurunkan Kemiskinan dan Meningkatkan Kualitas SDM dalam Suasana Masyarakat yang Harmonis, Setara, Aman dan Tentram”.
Musrenbang ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo, perwakilan Forkopimda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Moh. Gunawan Saleh, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Probolinggo, para Staf Ahli dan Asisten serta sejumlah Kepala OPD dan Camat di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Hadir pula forum CSR, Kepala Bappeda daerah tetangga (Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan dan Kota Probolinggo, pimpinan instansi vertikal dan BUMN, pimpinan organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan, akademisi, perguruan tinggi, himpunan mahasiswa, disabilitas dan forum anak.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Probolinggo tahun 2024 oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo, Kepala Bapelitbangda Santiyono, Forum CSR, Rektor UPM, perwakilan penyandang disabilitas dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD serta paparan oleh Wakapolres Probolinggo Kompol Nur Halim dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Moh Gunawan Saleh.
Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko mengatakan forum musrenbang ini bertujuan untuk menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan daerah, menyepakati program, kegiatan, indikator dan target kinerja serta lokasi. Musrenbang ini juga bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi.
“Oleh karena itu, saya menaruh harapan yang besar pada penyelenggaraan Musrenbang hari ini agar benar-benar dilaksanakan dengan serius, sehingga apa yang direncanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Menurut Wabup Timbul, tahun 2023 merupakan akhir masa dokumen perencanaan jangka menengah pemerintah daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah serta penghujung masa bakti kepala daerah periode 2018- 2023.
“Tahun 2024 yang akan datang adalah periode perencanaan yang baru dengan menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Oleh karena itu dukungan semua pihak sangat dibutuhkan dalam upaya bersama-sama membangun kabupaten kita tercinta ini, terkait kondisi saat ini dan perkiraan tahun 2024,” jelasnya.
Wabup Timbul menerangkan ada beberapa isu strategis dan permasalahan yang masih menjadi kendala dan tantangan yang perlu dicermati mengacu pada isu strategis dan memperhatikan rancangan tema pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2024.
“Dengan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial, maka tema pembangunan tahun 2024 yang diusung Pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah “Menurunkan Kemiskinan dan Meningkatkan Kualitas SDM dalam Suasana Masyarakat yang Harmonis, Selaras, Aman dan Tentram“,” terangnya.
Lebih lanjut Wabup Timbul menegaskan fokus pembangunan pada tahun 2024 diarahkan untuk meningkatnya layanan masyarakat melalui percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, pembangunan insfrastruktur terutama di daerah kawasan pariwisata wilayah timur, percepatan peningkatan cakupan layanan sosial dasar berupa pendidikan dan kesehatan.
Selanjutnya, peningkatan cakupan layanan sanitasi, peluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja, peningkatan daya saing usaha mikro dan ekonomi kreatif, sinergitas penyelenggara pemilu dengan tinjauan dari berbagai aspek, baik itu dari aspek ketertiban, kesehatan, dan aspek lainnya serta evaluasi terhadap struktur organisasi.
“Saya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama beriringan mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang berdaya saing dan mandiri. Saya minta semua pimpinan dan aparatur pemerintah daerah serta seluruh stakeholder untuk berpikiran terbuka, memiliki tujuan dan fokus yang integratif serta inovatif. Untuk itu dibutuhkan sinergitas, kolaborasi serta proses-proses lainnya yang harus kita lalui, termasuk agenda pada hari ini Musyawarah Perencanaan RKPD tahun 2024,” tegasnya.
Sementara Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Santiyono mengungkapkan kebijakan pembangunan Musrenbang RKPD Kabupaten Probolinggo tahun 2024. Dimana tahun 2024, APBN fokus turunkan kemiskinan dan stunting.
“Kawasan strategis ekonomi meliputi agropolitan, pariwisata, minapolitan dan investasi. Kawasan strategis pariwisata diantaranya kawasan Bromo, kawasan Bentar, kawasan Bremi dan kawasan Bhinor,” ujarnya.
Menurut Santiyono, pengembangan Bromo – Tengger – Semeru berupa pembangunan jembatan kaca dan pembangunan terminal wisata Seruni Point yang diiniasiasi dan didanai oleh Kementerian PUPR.
“Pengembangan potensi desa wisata dilakukan di Desa Bhinor Kecamatan Paiton, Desa Andungbiru Kecamatan Tiris, Desa Bremi Kecamatan Krucil dan Desa Guyangan Kecamatan Krucil,” jelasnya.
Santiyono menerangkan rencana peruntukan kawasan industri berdasarkan Perda Tata Ruang verada di Kecamatan Leces seluas 3.680,97 Ha, Kecamatan Paiton seluas 5.327,94 Ha, Kecamatan Tongas seluas 7.795,20 Ha dan Kecamatan Gending seluas 672,43 Ha.
“Kebijakan dan strategi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim diantaranya menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan,” terangnya.
Fokus pembangunan tahun 2024 meliputi penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, meningkatkan peran pengarusutamaan gender, peningkatan layanan infrastruktur, peningkatan rata-rata lama sekolah, penurunan angka kematian ibu dan angka kematian ibu melahirkan serta peningkatan ketahanan daerah pemerataan akses air bersih, pengurangan permukiman kumuh, stabilitas ketertiban umum pelaksanaan pilkada serentak dan pemberdayaan ekonomi mikro dan pariwisata daerah.
“Data usulan pembangunan dalam SIPD untuk usulan aspirasi terdiri dari 208 infrastruktur, 136 kemiskinan dan stunting dan 56 pemberdayaan ekonomi serta usulan hasil reses terdiri dari 318 infrastruktur, 31 kemiskinan dan stunting dan 36 pemberdayaan ekonomi,” pungkasnya. (wan)
