Sunday, September 19, 2021
Depan > Pemerintahan > Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS P-APBD TA 2021

Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS P-APBD TA 2021

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – Setelah melalui tahapan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (18/8/2021) dilakukan penandatanganan (teken) Nota Kesepakatan Bersama antara Pemkab Probolinggo dengan DPRD Kabupaten Probolinggo Tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo dan dihadiri oleh Pimpinan bersama anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Sementara Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo hadir secara virtual.

Penandatanganan nota kesepakatan bersama Tentang KUA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2021 ini diawali dengan penyampaian Laporan Banggar.

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka Badan Anggaran mengambil kesimpulan bahwa secara umum sistematika penyusunan dan teknik penulisan nota kesepakatan dan dokumen Perubahan KUA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2021 yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari nota dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya.

Dengan telah dilakukannya koreksi dan penyempurnaan, maka rancangan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (P-KUA) tahun anggaran 2021 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2021 telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam kesempatan tersebut Banggar juga menyampaikan beberapa saran. Pertama, program atau kegiatan lintas OPD, sangat dimungkinkan adanya kerjasama dan pembagian kerja yang jelas dan tegas. Mengingat program-program lintas OPD ini memerlukan pengelolaan yang baik, maka diperlukan aturan pelaksanaan yang jelas, tentang siapa yang mengelola, pembiayaan serta pentahapan program. Hal ini perlu terus dilakukan untuk menghindari adanya pembiayaan ganda, tumpang tindih serta kontra produktif dengan program yang dilakukan.

Kedua, serapan anggaran di tahun 2021 agar ditingkatkan, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur. Ketiga, terkait dengan kelas jalan agar OPD terkait melakukan monitoring atau pengawasan terhadap kendaraan roda 4 khususnya, sehingga tonase kendaraan yang melintas sesuai dengan kelas jalan. Hal ini bertujuan agar infrastruktur jalan tidak cepat mengalami kerusakan yang berakibat pada terhambatnya laju perekonomian desa.

Sementara Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, karena dengan telah ditandatanganinya nota kesepakatan KUA-PPAS P-APBD tahun 2021 ini, berarti telah melalui satu tahapan penting dalam siklus pembangunan daerah.

“Selanjutnya atas saran dan masukan dari Badan Anggaran terhadap materi KUA-PPAS P-APBD tahun 2021 menjadi perhatian kami untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait,” ungkapnya.

Menurut Bupati Tantri, rapat paripurna kali ini dilaksanakan masih dalam suasana keprihatinan pandemi Covid-19. Namun harus tetap dan terus semangat dan berikhtiar, terlebih di bulan Agustus yang merupakan bulan Kemerdekaan Republik Indonesia yang menginspirasi dan mengokohkan komitmen semua dalam meningkatkan kesejahteraan bagi warga Kabupaten Probolinggo. “Semoga nilai-nilai kemerdekaan, menyemangati kita untuk melakukan yang terbaik untuk negeri Indonesia, khususnya bagi Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya. (wan)