Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – Sebagai tindak lanjut dari pembacaan Nota Penjelasan Bupati Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023, DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi Terhadap Raperda APBD tahun 2023, Selasa (25/10/2022).
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jon Junaidi ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak eksekutif hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Dalam PU Fraksi-fraksi DPRD (Fraksi Partai NasDem, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, PPP, PDI Perjuangan dan Gerindra) yang dibacakan oleh Supoyo mengatakan pembangunan daerah yang dibiayai melalui APBD merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di daerah.
Kunci keberhasilan pembangunan daerah memerlukan keterpaduan antar pemerintah daerah dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. Pembangunan daerah ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.
Fraksi NasDem dalam salah satu PU-nya menyampaikan untuk menerjemahkan tema pembangunan tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Probolinggo menetapkan enam prioritas pembangunan Kabupaten Probolinggo. Meliputi, meningkatkan kualitas SDM, mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan, reformasi birokrasi, memperkuat infrastruktur berkelanjutan, memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan stabilitas trantibum.
Selanjutnya, Fraksi NasDem meminta penjelasan sejauh mana anggaran belanja pada rancangan APBD tahun anggaran 2023 ini berpihak pada layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian? Apalagi dengan masih adanya dampak dari Covid-19 dan kenaikan harga BBM? Program apa saja dan berapa anggaran yang direncanakan untuk pemenuhan ketiga program tersebut?
Selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, salah satu PU-nya mengungkapkan untuk peningkatan lapangan kerja dan dunia usaha, hendaknya Pemkab Probolinggo memperjelas master plan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk daerah kawasan industri tidak tersebar seperti saat ini. Sehingga pihak investor tidak mengalami kesulitan dalam mengakses informasi terkait RTRW di wilayah Kabupaten Probolinggo.
Dunia usaha diberikan akses yang cukup dan kemudahan dalam proses perijinannya. Sehingga mereka para investor tidak perlu balik kanan dengan mengalihkan investasinya ke daerah lain. Dengan demikian, apabila RTRW jelas dan mudah prosesnya, maka akan semakin memperluas terciptanya peluang lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo.
Lalu Fraksi Partai Golkar, salah satu PU-nya menerangkan banyaknya keluhan masyarakat tentang kelangkaan pupuk bersubsidi Urea dan NPK dengan batasan tanaman dari 70 komoditas tinggal 9 komoditas, karena persoalan pupuk menyangkut hajat hidup orang banyak dan hampir tiap tahun menjadi persoalan yang sangat merugikan para petani. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar sangat berharap ada aturan yang lebih spesifik untuk mengatur tata niaga pupuk dalam bentuk Perda atau diawali dengan pembentukan Pansus Tata Niaga.
Kemudian Fraksi Partai Gerindra dalam salah satu PU-nya mengatakan dengan melihat kondisi riil masyarakat Kabupaten Probolinggo yang belum pulih dari dampak Covid-19 dan adanya kenaikan BBM, sehingga muncul adanya skema BLT sebagai kompensasi kenaikan BBM dari pemerintah pusat. Apakah program tersebut bisa dikalaborasikan dengan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam upaya membangun ketahanan ekonomi dan bisa mengurangi angka kemiskinan?
Berikutnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam salah satu PU-nya mengemukakan salah satu destinasi wisata yang menjadi primadona di kawasan Kabupaten Probolinggo adalah Gunung Bromo. Namun disayangkan akses jalan menuju kawasan dimaksud sering terjadi petaka tanah longsor. Hal ini dapat mengurangi kenyamanan bahkan keselamatan pengunjung. Bagaimnana respon Pemerintah Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan hal tersebut.
Terakhir Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. APBD tahun anggaran 2023 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
Prioritas pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2023 salah satunya dijabarkan kepada infrastruktur daerah dengan melanjutkan program jalan mantap tahun sebelumnya.
Fraksi PDI Perjuangan memohon penjelasan apakah capaian target pembangunan infrastruktur jalan bisa terselesaikan pada tahun 2023 dan masih berlanjut pada tahun anggaran berikutnya? Mengingat masih banyak infrastruktur jalan yang memerlukan perbaikan terutama setelah terkena gerusan air di musim penghujan.
Pembahasan ini akan berlanjut dengan agenda Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo Tentang RAPBD Tahun Anggaran 2023. (wan)
