Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Dalam rangka melaksanakan program Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure (GESIT) Tahun 2024, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Probolinggo melakukan riset aksi di halte bus dalam rangka mewujudkan transportasi ramah disabilitas, Senin dan Selasa (6-7/5/2024).
Riset aksi ini dilaksanakan di 4 (empat) halte di Kabupaten Probolinggo. Yakni, halte bus depan Pabrik Sasa Gending dan halte bus Semampir Kecamatan Kraksaan, Senin (6/5/2024) dan halte bus Dringu depan UPM Probolinggo dan halte Pajarakan, Selasa (7/5/2024).
Kegiatan riset aksi di halte bus ini melibatkan pengurus Perhuni, PDKAPRO, Gerkatin, PD Aisiyah dan Muslimat NU Kabupaten Probolinggo. Sementara dari jajaran OPD melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Probolinggo.
Ketua Pelaksana Program GESIT – Pertuni Kabupaten Probolinggo Arizky Perdana Kusuma mengatakan riset aksi di halte bus ini merupakan salah satu bentuk kontribusi dari penyandang disabilitas dalam menunjang transportasi yang ramah bagi siapapun. Salah satu penunjang dari transportasi ramah itu adalah halte.
“Halte kita di Kabupaten Probolinggo sesuai informasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo ada sekitar 7 halte. Diantaranya halte Semampir Kecamatan Kraksaan, halte depan stadion Kraksaan, halte Pajarakan, halte depan Pabrik Sasa Gending, halte Pajurangan Kecamatan Gending, halte Dringu depan UPM Probolinggo dan halte Leces. Kita disini meriset salah satu infrastrukturnya agar transportasi itu bisa ramah bagi siapapun,” katanya.
Dalam riset aksi ini jelas Rizky, ada beberapa kriteria yang dilakukan diantaranya area trotoar, guiding block (ubin pemandu), ramp/ram, informasi, jadwal dan rute serta kursi istirahat.
“Hasil riset aksi hari ini keberadaan halte memang jauh dari sangat ramah. Memang halte itu yang ada ini belum memenuhi standar aksesibilitas atau ramah bagi siapapun khususnya teman-teman difabel, perempuan hamil, anak-anak dan lansia,” jelasnya.
Menurut Rizky, halte itu sendiri ada trotoarnya di kanan kirinya tetapi tidak ramah. Seharusnya ada bidang miring dan ubin pemandu atau guiding block serta kursinya harus bisa diakses oleh siapapun mulai dari disabilitas, ibu hamil, anak-anak dan lansia. Disamping itu jalur kursi roda untuk menuju ke haltenya sendiri tidak ada bidang miring.
“Kemudian informasi untuk halte, rute perjalanan dan identitas halte itu tidak ada. Penerangan juga tidak ada sehingga sangat tidak aman bagi teman-teman disable dan perempuan kalau kondisi malam hari,” terangnya.
Rizky menerangkan hasil dari riset aksi ini nantinya akan dikumpulkan untuk dikaji dan dievaluasi bersama. Nantinya akan dibuat rekomendasi kepada OPD terkait seperti Dinas Perhubungan selaku penyelenggara halte, Dinas PUPR untuk trotoarnya dan DPKPP selaku penunjang fasilitas publik. Nanti juga akan disampaikan kepada Bapelitbangda dan Pj Bupati Probolinggo.
“Harapan kami karena ke depan menginginkan adanya transportasi yang ramah disabilitas termasuk bus dan armadanya sendiri, sarana penunjang halte ini bisa menjadi salah satu sarana menuju transportasi yang ramah bagi disabilitas, Perempuan hamil, anak-anak dan lansia,” pungkasnya. (wan)
