KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menekankan pentingnya ketepatan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Seluruh Perangkat Daerah diminta memastikan setiap program dan kegiatan memiliki dasar perencanaan yang jelas serta selaras dengan prioritas pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi saat memimpin apel pagi bersama di lingkungan Kantor Bupati Probolinggo, Senin (24/8/2026).
Dalam arahannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi menyebutkan proses perencanaan dan penganggaran menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian dalam upaya pencegahan risiko dan celah korupsi. Karena itu, setiap Perangkat Daerah harus tertib dalam menyiapkan dokumen perencanaan.
“Yang diidentifikasi adalah potensi risiko dan celah korupsi. Caranya dengan mengunggah seluruh dokumen terkait dengan delapan area rawan korupsi. Kemudian dilakukan evaluasi dan monitoring terkait capaian setiap pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia meminta jajaran Perangkat Daerah, khususnya sektor perencanaan pembangunan, tidak membuat program kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan. Setiap kegiatan yang masuk dalam APBD harus dapat ditelusuri dasar perencanaannya.
“Pastikan tidak ada program kegiatan yang muncul di APBD tanpa muncul di Renja dan RKPD. Kalau tidak tembus dalam proses perencanaan, berarti ada anomali. Hal seperti itu ke depan tidak boleh lagi terjadi,” tegasnya.
Menurutnya, Perangkat Daerah juga harus memahami tema dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RKPD. “Pemahaman ini diperlukan agar program yang dilaksanakan benar-benar mendukung arah pembangunan Kabupaten Probolinggo,” lanjutnya.
Ia menilai perencanaan tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab bagian tertentu. Kepala Perangkat Daerah bersama seluruh jajarannya harus memahami dokumen perencanaan sejak proses penyusunan hingga pelaksanaan.
“Perencanaan yang dibuat teman-teman Perangkat Daerah harus betul-betul matang. Ini harus menjadi kerja super team, bukan superman. Jangan sampai perencana memahami dokumen perencanaan, tetapi Kepala Perangkat Daerah tidak memahaminya,” terangnya.
Sjaiful juga menyinggung keterkaitan antara pokok-pokok pikiran DPRD dengan hasil reses. Setiap usulan yang masuk harus memiliki dokumen pendukung dan keterkaitan yang jelas dalam proses perencanaan. “Dokumen reses harus ada nomenklatur kegiatan yang muncul di pokir dan harus ada dalam notulen reses. Kalau tidak, maka itu dianggap anomali,” jelasnya.
Lebih jauh Sjaiful meminta agar seluruh program pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka atau indeks. Program pembangunan harus memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Masyarakat sebenarnya bukan hanya membutuhkan deretan angka dan indeks, tetapi program-program yang dijalankan harus betul-betul berdampak kepada masyarakat, baik untuk mengatasi permasalahan maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. ***
Penulis : Syamsul Akbar
Editor : Tim Bromo Info
