KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menyiapkan lahan seluas sekitar tujuh hektare di Desa Asembakor Kecamatan Kraksaan sebagai usulan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, program prioritas Presiden Republik Indonesia untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Kesiapan tersebut ditindaklanjuti melalui survei lapangan bersama tim Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) Kementerian Pekerjaan Umum RI, Rabu (1/7/2026).
Survei lapangan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Abdul Ghafur, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Rachmad Hidayanto, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kristiana Ruliani, Forkopimka Kraksaan serta sejumlah Perangkat Daerah terkait.
Turut hadir tim dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) Kementerian Pekerjaan Umum yang melakukan survei awal terhadap lokasi usulan sebagai bagian dari proses verifikasi dan penilaian kelayakan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Program Sekolah Rakyat dengan menyiapkan lahan yang memenuhi persyaratan teknis.
“Sebelumnya kami telah mengajukan beberapa alternatif lokasi, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan. Hari ini kami meninjau lokasi dengan luas kurang lebih tujuh hektare yang kami harapkan dapat memenuhi kriteria untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” katanya.
Menurut Sekda Ugas, keberadaan Sekolah Rakyat nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat besar, tidak hanya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan kawasan dan perekonomian di wilayah sekitarnya.
“Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Probolinggo berupaya semaksimal mungkin agar program ini dapat direalisasikan di daerah kami. Semoga kehadiran Sekolah Rakyat nantinya membawa manfaat bagi masyarakat sekaligus mendorong kemajuan wilayah sekitar,” jelasnya.
Sementara perwakilan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) Kementerian Pekerjaan Umum RI Fahmi menjelaskan kegiatan tersebut merupakan survei awal terhadap usulan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang diajukan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
“Hari ini kami melakukan identifikasi awal terhadap kondisi lahan yang diusulkan. Selanjutnya akan dilakukan penilaian terhadap kesiapan lokasi, termasuk aspek sarana dan prasarana pendukung. Hasil survei ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penetapan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat,” ungkapnya.
Melalui survei tersebut, diharapkan usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Probolinggo dapat memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat sehingga dapat memperoleh persetujuan dan segera direalisasikan. Kehadiran Sekolah Rakyat nantinya diharapkan mampu memperluas akses pendidikan yang berkualitas sekaligus menjadi pengungkit pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Probolinggo.
Penulis : Haryo Rusdianto Susilo
Editor : Tim Bromo Info
