Monday, May 20, 2024
Depan > Kemasyarakatan > Pemkab Lakukan Pemutihan Denda Pajak Daerah PBB

Pemkab Lakukan Pemutihan Denda Pajak Daerah PBB

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Probolinggo (Harjakabpro) ke-276 tahun 2022, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Keuangan Daerah melakukan pemutihan denda atau sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan PBB mulai 1 hingga 30 April 2022.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Dewi Korina melalui Kepala Bidang Pendapatan Ofie Agustin mengatakan pemutihan denda atau sanksi administratif PBB jatuh tempo tahun 2022 ke bawah ini bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam membayar PBB di tengah pandemi Covid-19.

“Dengan semangat Harjakabpro Pemerintah Kabupaten Probolinggo memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan stimulus penghapusan atau pemutihan denda PBB tahun 2022 ke bawah,” katanya.

Menurut Ofie, dengan adanya penghapusan denda PBB ini maka masyarakat yang mempunyai tanggungan PBB tahun-tahun sebelumnya dibebaskan dendanya. Berarti nantinya hanya membayar pokoknya saja. “Silahkan manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,” terangnya.

Ofie mengharapkan dengan adanya stimulus pemutihan denda pajak daerah PBB ini masyarakat dapat memanfaatkannya dengan segera melakukan pengecekan data piutang PBB obyek pajak yang dimiliki baik secara online maupun dengan mengecek Nomer Obyek Pajak (NOP) PBB yang dimiliki ke Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo di Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo.

“Apabila ada tunggakan bisa langsung melakukan pembayaran secara non tunai melalui aplikasi atau langsung ke Bank Jatim terdekat, Kantor Pos atau melalui M-Banking di android masing-masing,” jelasnya.

Lebih lanjut Ofie menegaskan untuk mengetahui tunggakan PBB, masyarakat bisa langsung masuk ke bphtb.probolinggokab.go.id di menu cek tunggakan PBB dengan cara memasukkan NOP.

“Bagi Pemerintah Daerah, penghapusan denda PBB ini bisa mengoptimalkan pendapatan yang ada dan target pendapatan di Kabupaten Probolinggo tercapai. Selain juga mampu meringankan beban masyarakat dalam membayar PBB di tengah pandemi Covid-19,” pungkasnya. (wan)