Depan > Pemerintahan > Pemkab Gelar FGD Penyusunan RPD dan Renstra Perangkat Daerah 2024-2026

Pemkab Gelar FGD Penyusunan RPD dan Renstra Perangkat Daerah 2024-2026

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2024-2026 di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Kamis dan Jum’at (24-25/11/2022).

Kegiatan yang diikuti oleh 126 orang peserta yang berasal dari semua Perangkat Daerah dan Camat di lingkungan Pemkab Probolinggo ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono didampingi Inspektur Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo dan Universitas Trunojoyo Bangkalan Madura selaku Tim Penyusun, Kamis (24/11/2022).

Pembukaan ini dihadiri oleh semua Kepala Perangkat Daerah, Camat dan para Kabag di lingkungan Pemkab Probolinggo. Saat FGD penyusunan RPD dan Renstra PD 2024-2026 diikuti oleh Sekretaris PD, Bidang dan Kasubbag Perenanaan PD.

Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Santiyono menyampaikan penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2022. Dimana jadwal penyusunan dokumen perencanaan dimulai dengan draft RPD 2024-2026 pada bulan Nopember 2022 dan ranwal RKPD 2025 pada bulan Oktober 2023.

“Tugas-tugas perencanaan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, tahun 2022 meliputi rancanganRPD 2024-2026, ranwal Renstra PD dan ranwal RKPD 2024 serta tahun 2023 meliputi ranwal RPJPD 2025-2045, penetapan RPD 2024, penetapan Renstra PD dan penetapan RKPD 2024,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Santiyono juga menyampaikan capaian kinerja pembangunan daerah 2021 berupa indikator kinerja utama Kabupaten Probolinggo tahun 2020 hingga 2021, 2022 dan 2023, realisasi dan target indikator kinerja daerah berdasarkan perubahan RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023 serta penentuan prioritas program Perangkat Daerah.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono mengatakan pada tahun 2023 sebanyak 171 kepala daerah hasil Pilkada 2018 akan mengakhiri masa baktinya pada tahun 2023 termasuk Kabupaten Probolinggo. Dengan ditundanya penyelenggaraan pilkada serentak di tahun 2022 dan 2023, maka sebanyak 272 daerah yang akan menunggu pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2024.

“Kondisi ini berdampak pada penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana RPJMD Kabupaten Probolinggo. Di mana pada tahun 2023 merupakan akhir masa dokumen perencanaan jangka menengah Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah,” katanya.

Sekda Soeparwiyono menjelaskan, dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 mengamanatkan Pemerintah Daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026.

“Selain penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah, Kabupaten Probolinggo perlu juga disiapkan perencanaan tahunan daerah, RKPD dan Renja OPD tahun 2024, sebagai dasar pelaksanaan Musrenbang di tahun 2023 yang akan datang,” terangnya.

Menurut Sekda Soeparwiyono, penyusunan rancangan RPD dan Renstra PD ini agar memperhatikan 5 (lima) aspek penting yakni program prioritas nasional, dokumen perencanaan provinsi. “Yang penting pula adalah evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan target kinerja utama Perangkat Daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut Sekda Soeparwiyono menegaskan tahun 2023 ini memiliki makna yang sangat penting karena merupakan tahun ke-5 atau tahun terkhir dari RPJMD Kabupaten Probollinggo periode 2018-2023.

“Oleh karena itu kami membutuhkan dukungan Bapak/Ibu sekalian dalam upaya bersama-sama membuka dan mencermati beberapa capaian pembangunan, isu strategis dan permasalahan yang masih menjadi kendala dan tantangan di Kabupaten Probolinggo,” tegasnya.

“Kondisi dan capaian kinerja tersebut harus dijadikan dasar dalam penentuan program dan kegiatan prioritas, baik di kabupaten hingga penentuan program prioritas di Perangkat Daerah,” pungkasnya. (wan)