Wednesday, September 22, 2021
Depan > Kemasyarakatan > Pemkab Gelar Diseminasi Perizinan dan Tata Laksana Koperasi

Pemkab Gelar Diseminasi Perizinan dan Tata Laksana Koperasi

Reporter : Syamsul Akbar
SUMBERASIH – Dalam rangka mewujudkan good cooperative governance (tata laksana koperasi yang baik), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menggelar diseminasi perizinan dan tata laksana koperasi di RM New Rahayu di Desa Banjarsari Kecamatan Sumberasih, Selasa dan Rabu (8-9/6/2021).

Kegiatan yang diikuti oleh 40 orang peserta dari unsur pengurus/pengawas koperasi fungsional/professional dari 20koperasi di Kabupaten Probolinggo ini dibuka oleh Kepala DInas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto.

Selama kegiatan mereka mendapatkan materi berupa sosialisasi wajah baru (pembaharuan) koperasi Indonesia dan sosialisasi perubahan dan pembaharuan peraturan perkoperasian oleh narasumber Ketua Dekopinda Kabupaten Probolinggo Joko Rohani Sanjaya.

Kepala DInas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto mengatakan kunci sukses koperasi adalah pada pemahaman jatidiri koperasi untuk mewujudkan azas kelekuargaan dan gotong royong pada koperasi.

“Wajah baru (pembaharuan) koperasi Indonesia saat ini adalah mewujudkan koperasi yang modern dan berdaya saing. Koperasi sebagai badan usaha, harus menerapkan tata laksana koperasi yang baik (good cooperative governance) dan sesuai jatidiri koperasi,” katanya.

Anung menjelaskan untuk menjadi koperasi modern yang tangguh, sehat dan mandiri, koperasi harus sehat organisasi, sehat usaha dan sehat keuangan. Untuk mewujudkan sehat organisasi, sehat usaha dan sehat keuangan, koperasi harus menerapkan dan menjalankan koperasi sesuai peraturan perkoperasian yang berlaku.

“Perlu diketahui bersama, saat ini banyak perubahan-perubahan peraturan perkoperasian yang mengharuskan koperasi untuk melakukan perubahan dan pembaharuan. Beberapa pembaharuan yang harus segera dilakukan koperasi meliputi perizinan, perubahan anggaran dasar, rapat anggota dan penilaian kesehatan,” jelasnya.

Menurut Anung, pembaharuan tersebut bagi koperasi khususnya kelompok koperasi fungsional/professional merupakan langkah nyata menuju modernisasi koperasi, mewujudkan koperasi yang demokratis, transparan dan akuntabel. “Membangun koperasi dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemandirian dan ketangguhan koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota,” terangnya.

Anung menambahkan untuk itu koperasi harus benar-benar out off the box (keluar dari kebiasaan), adaptif terhadap perubahan dan terus meningkatkan daya saing ditengah persaingan global revolusi industri 4.0.

“Diharapkan dapat mewujudkan pembaharuan besar membangun tata laksana koperasi yang baik dari by person menjadi by system sebagai kemujudan tata laksana yang baik (good cooperative government,” pungkasnya. (wan)