Monday, November 30, 2020
Depan > Pemerintahan > Pemkab Gelar Bimtek Pembekalan Aparatur Kelurahan

Pemkab Gelar Bimtek Pembekalan Aparatur Kelurahan

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Administrasi Pemerintahan menggelar bimbingan teknis (bimtek) pembekalan aparatur kelurahan di Pendopo Kecamatan Kraksaan, Senin (15/4/2019).

Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 146/2694/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang peserta terdiri dari Camat Kraksaan, Lurah, Sekretaris Kelurahan serta para Kasi Kelurahan se-Kecamatan Kraksaan. Sebagai narasumber hadir dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Probolinggo.

Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi mengatakan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kepada Camat, Lurah dan semua aparatur kelurahan terkait teknis penggunaan anggaran kelurahan. Sekaligus untuk memantapkan kemampuan para aparatur yang ada di kelurahan.

‚ÄúDisamping itu untuk menyamakan persepsi terkait peraturan perundang-undangan untuk menjadi regulasi yang dapat dipedomani dalam pengelolaan keuangan kelurahan. Intinya harus dimantapkan dahulu SDM dalam kepentingan penyelenggaraan pengelolaan keuangan kelurahan,” katanya.

Menurut Sjaiful, dalam pengelolaan keuangan kelurahan ini nantinya sebagai Pengguna Anggaran (PA) adalah Camat Kraksaan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Lurah yang ada di Kecamatan Kraksaan. Didalamnya juga ada PPK Pembantu dijabat oleh Sekretaris Kelurahan, PPTK untuk kegiatan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Pengadaan serta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

“Apabila Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tidak ada bisa mengusulkan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain di lingkungan Pemkab Probolinggo. Karena kedua pejabat tersebut harus bersertifikat,” jelasnya.

Sjaiful menerangkan tata cara pengelolaan anggaran kelurahan meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan. Untuk pembinaan dan pengawasan ini bisa dilakukan oleh Camat. Khusus untuk pengawasan bisa dibantu oleh petugas dari Inspektorat Kabupaten Probolinggo.

“Pendampingan secara teknis terkait dengan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat harus melibatkan instansi teknis seperti DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), DPKPP (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan), Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, tergantung program kegiatan di kelurahan,” tegasnya.

Lebih lanjut Sjaiful menambahkan bahwa penggunaan alokasi anggaran kelurahan ini dilakukan secara swakelola. Dalam hal ini, perencanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan melalul mekanisme Swakelola Tipe Ill atau Swakelola Tipe IV. Namun jika tidak maka dilakukan melalui penyedia.

“Melalui kegiatan ini maka diharapkan penggunaan anggaran kelurahan itu dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” harapnya. (wan)

cww trust seal