DRINGU – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto secara resmi menutup pelatihan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Probolinggo. Acara penutupan ini berlangsung di Gedung Diklat BKPSDM Kabupaten Probolinggo Kecamatan Dringu pada Rabu (10/6/2026).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto, Kepala Bapelitbangda Juwono Prasetijo Utomo, Plt Kepala BKPSDM Hari Kriswanto serta Inspektur Kabupaten Probolinggo Imron Rosyadi.
Pelatihan yang dimulai sejak Senin (8/6/2026) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP. Upaya ini dinilai krusial guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel di Kabupaten Probolinggo.
Ketua Panitia Safi Mahmud melaporkan diklat ini diikuti oleh 30 peserta. Rinciannya terdiri dari 24 peserta dari Inspektorat, 2 peserta dari Bapelitbangda, 2 peserta dari BKPSDM dan 2 peserta dari Bagian Organisasi.
“Pelatihan dilaksanakan selama 5 hari kerja atau setara 50 jam pelajaran. Menggunakan metode campuran (blended learning), tahap awal digelar secara jarak jauh (daring) pada 3–4 Juni 2026, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme tatap muka pada 8–10 Juni 2026,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh rangkaian pelatihan berjalan dengan tertib. Berdasarkan hasil evaluasi prates (pre-test) dan pascates (post-test), terjadi peningkatan kompetensi yang signifikan pada para peserta.
Pada kesempatan tersebut, Sekda Ugas Irwanto menyerahkan penghargaan kepada tiga peserta terbaik yang berhasil meraih nilai tertinggi, yaitu peringkat pertama Sri Syarif Fitriani (Inspektorat), peringkat kedua Riska Dyah Permata (Inspektorat) dan peringkat ketiga Wiesda Candra Rasida (Bagian Organisasi).
Sementara perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur Hasoloan Manalu menegaskan pelatihan ini merupakan langkah strategis. SAKIP harus diterapkan secara efektif, terukur dan berkelanjutan demi mendorong kualitas kinerja birokrasi.
Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada BPKP RI serta BPKP Perwakilan Jatim yang terus berkomitmen mendampingi dan memberikan bimbingan teknis kepada aparatur Kabupaten Probolinggo.
“Akuntabilitas bukan lagi sekadar imbauan, melainkan sebuah kewajiban mutlak konstitusi. Secara regulasi, landasan kita sudah sangat jelas yaitu PP Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Diklat ini adalah langkah nyata dari Nota Kesepahaman (MoU) yang telah kita sepakati bersama BPKP Jatim,” katanya.
Sekda Ugas juga berharap sinergi ini terus berjalan optimal ke depannya. “BPKP telah hadir sebagai trusted advisor untuk mengawal kita agar tidak salah arah dalam mengimplementasikan komponen SAKIP, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja hingga evaluasi internal,” pungkasnya. ***
Penulis : Mujiono
Editor : Tim Bromo Info
