Reporter : Syamsul Akbar
PROBOLINGGO – Kepengurusan DPC Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Probolinggo masa bakti 2022-2027 dan kepengurusan DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Probolinggo masa bakti 2023-2028 resmi dikukuhkan di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo, Sabtu (13/5/2023).
Pengukuhan kepengurusan DPC Apindo Kabupaten Probolinggo masa bakti 2022-2027 ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPD Apindo Jawa Timur Johnson M Simanjuntak. Sementara pengukuhan kepengurusan DPC KSPSI Kabupaten Probolinggo masa bakti 2023-2028 dipimpin oleh DPD KSPSI Provinsi Jawa Timur Ahmad Fauzi.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo Mohamad Abdi Utoyo mewakili Wakil Bupati Probolinggo, Ketua DPC Apindo Kabupaten Probolinggo Rochman Hidayat, Ketua DPC KSPSI Kabupaten Probolinggo Sarwo Edi Hasibuan serta Pengawas Ketenagakerjaan Muda Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo I Nengah Mangku Kumalananda.
Usai dikukuhkan, DPC Apindo Kabupaten Probolinggo dan DPC KSPSI Kabupaten Probolinggo menggelar dialog santai terkait Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Bagian Kluster Ketenagakerjaan dalam rangka memperingati Hari Buruh 1 Mei.
Sebagai narasumber berasal dari Pakar dan Praktisi Hukum. Yakni, Penasehat Hukum Apindo DR. Atmari, Penasehat Hukum KSPSI DR Hamdany dan Guru Besar Hukum Universitas Brawijaya Prof Dr Rachmat Safaat SH, M.Si.
Dalam kesempatan ini Kabupaten Probolinggo mendapatkan apresiasi dari 3 narasumber pakar hukum menggabungkan pengukuhan kepengurusan Apindo dan kepengurusan KSPSI yang diprakarsai Ketua Apindo Kabupaten Probolinggo Rochman Hidayat dan PUK KSPSI PT POMI Paiton. Sebab hal ini membuktikan telah terjalin hubungan industrial yang sangat baik kerjasama Tripartit antara Disnaker Kabupaten Probolinggo, Serikat Pekerja SPSI dan Apindo.
Kepala Bidang Tata Ruang pada DPUPR Kabupaten Probolinggo Mohamad Abdi Utoyo mengatakan bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo sinergi tripartit antara pengusaha, Sserikat Pekerja dan pemerintah sendiri melalui Disnaker sangat penting. Tidak hanya bagaimana terciptanya hubungan yang harmonis tetapi dapat menciptakan iklim investasi yang positif di Kabupaten Probolinggo.
“Ini menjadi penting dikarenakan saat ini aspek-aspek pendukung investasi di Kabupaten Probolinggo baik dari sarana seperti akses Tol, dukungan regulasi pemerintah dan potensi Kabupaten Probolinggo sendiri sudah sangat signifikan mendukung,” katanya.
Pemkab Probolinggo melalui Disnaker jelas Abdi, tentuny akan membantu dalam sisi monitoring, konsultasi ataupun evaluasi seperti bagaimana tingkat partisipasi dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) dan pelaksanaan hubungan industrial antar pemberi kerja dan pekerja yang sesuai dengan norma-norma ketenagakerjaan.
“Selamat kepada pengurus Apindo dan KSPSI yang sudah dikukuhkan. Semoga kepengurusan ini mampu bersinergi dengan pemerintah dalam aspek ketenagakerjaan sehingga Kabupaten Probolinggo bisa menjadi rule model dalam pelaksanaan tata kelola ketenagakerjaan yang lebih baik dalam menyambut rencana pembangunan kedepan,” pungkasnya. (wan)
