Sunday, April 14, 2024
Depan > Pemerintahan > Kajari Serahkan Dokumen LO Penggunaan Dana TT Penanganan PMK

Kajari Serahkan Dokumen LO Penggunaan Dana TT Penanganan PMK

Reporter : Hendra Trisianto
KRAKSAAN – Gerak cepat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dalam penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tidak main-main. Demi hasil yang maksimal, terukur dan efektif, Pemkab Probolinggo harus menggunakan anggaran dana taktis APBD Kabupaten Probolinggo.

Tidak sampai seminggu sejak permohonan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) kepada Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo dilayangkan, Pertimbangan Hukum tentang aturan penggunaan dana taktis untuk penanganan wabah PMK itupun terbit.

Dokumen tersebut diserahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Probolinggo David P Duarsa kepada Plt Bupati Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko, Rabu (6/7/2022) pagi di Guest House kota Kraksaan.

Plt Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko sangat mengapresiasi langkah cepat Kejari dalam mengawal proses pengajuan LO tersebut. Karena sejatinya proses penanganan PMK juga sedang berjalan sambil menunggu pendapat hukum tentang penyerapan anggaran taktis.

“Karena wabah ini sifatnya mendadak dan masif sehingga kami perlu untuk meminta pendapat hukum tentang penggunaan anggaran taktis ini. Sehingga tidak ada kegamangan bagi OPD terkait pada saat proses penyerapannya nanti,” ungkapnya.

“Dari awal rakor penanganan wabah PMK kami juga selalu menyampaikan kepada OPD terkait untuk segera menganggarkan segala jenis kegiatan yang dibutuhkan, namun harus sesuai kebutuhan di lapangan karena wabah ini terus berkembang,” imbuhnya.

Terkait dokumen LO yang baru diterbitkan itu Kajari Kabupaten Probolinggo David P Duarsa mengemukakan, permintaan LO ini tepatnya diajukan Pemkab Probolinggo pada saat rakor darurat Forkopimda dalam rangka penanganan wabah PMK di Kabupaten Probolinggo.

David P Duarsa menjelaskan karena dampak dan wilayah sebarannya terus meningkat maka sesuai dengan permintaan Plt Kepala Dinas Pertanian (Diperta) Kabupaten Probolinggo untuk penggunaan dana TT (Tidak Terduga) pihaknya pun segera melakukan kajian, baik kajian yuridis ataupun kajian fakta yang ada untuk kemudian dihimpun dan diruntut sebagai bahan acuan.

Selain adanya bukti pendukung dan dokumen, beberapa dasar yang bisa menjadi acuan bagi Kejari diantaranya adalah Kepmen Pertanian RI yang menyatakan Kabupaten Probolinggo termasuk endemik wabah PMK, termasuk juga pernyataan Gubernur Jawa Timur dan ditambah lagi dengan putusan Bupati Probolinggo terkait darurat wabah PMK.

“Dasar-dasar itu sebelumnya telah kami kaji dan sudah ajukan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan selanjutnya kami ekspose kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” jelasnya.

Lebih lanjut David P Duarsa menerangkan bahwa isi dari LO tersebut menyatakan bahwa untuk penanganan wabah PMK di Kabupaten Probolinggo, Pemkab Probolinggo dapat melakukan penunjukan langsung terhadap Dana TT dengan beberapa syarat.

“Syarat tersebut yakni agar dana tersebut digeser dahulu kepada Dinas Pertanian. Selanjutnya Dinas Pertanian dapat melakukan penunjukan langsung untuk operasional kegiatan namun hanya untuk hal-hal yang sifatnya darurat saja dan untuk selebihnya sudah kami uraikan didalam LO kami,” pungkasnya.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo Maryoto menyambut baik atas terbitnya LO tentang penggunaan dana TT ini. Pihaknya akan segera melakukan pengajuan SPN kepada bagian keuangan untuk segera melakukan pembelanjaan yang saat ini sedang berproses.

Menurut Maryoto, dampak wabah PMK di Kabupaten Probolinggo terbilang kecil yakni mencapai 11 ribu ternak yang terpapar atau 3 persen dari tingkat populasi. Namun angka ini juga berbanding lurus dengan tingkat populasi ternak sapi yang memang sangat besar di Kabupaten Probolinggo yang berada di nomor 3 di Jawa Timur.

“Besaran dana yang kami butuhkan sebesar Rp 13 milyar untuk penanganan wabah PMK secara menyeluruh di Kabupaten Probolinggo. Mencakup pembelian obat, vaksin, alat-alat perlindungan diri (APD) dan dana Satgas,” urainya.

“Yang paling besar adalah anggaran untuk kebutuhan obat dan vaksin yang memiliki kelas cukup tinggi. Kami harap wabah ini segera berakhir seiring dengan doa dan ikhtiar kita bersama segenap elemen Forkopimda,” tandasnya. (dra)