Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Perekonomian dan SDA menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Probolinggo di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (13/3/2024).
Kegiatan ini dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari didampingi Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana, Komandan Kodim 0820 Probolinggo Letkol Arm Heri Budiasto, perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Firman Bastian dan Kepala Perum Bulog Probolinggo Mochamad Ramadan.
HLM ini diikuti oleh 60 orang peserta terdiri dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Probolinggo yang tergabung dalam TPID Kabupaten Probolinggo serta sejumlah instansi terkait lainnya seperti PG Wonolangan, Pertamina, SPBE, Agen LPG dan lain sebagainya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari mengatakan selama bulan suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2024, kebutuhan akan bahan pangan selalu mengalami peningkatan dan ada kecenderungan mengalami kenaikan harga.
“Hal ini perlu disikapi salah satunya dengan melaksanakan pasar murah melalui DKUPP (Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian). Pasar murah ini menjual 3 komoditi seperti beras, minyak goreng dan gula yang masing-masing disubsidi oleh Pemerintah Daerah,” katanya.
Hasyim menjelaskan kegiatan pasar murah ini dilakukan sebagai upaya pengendalian inflasi melalui anggota TPID Kabupaten Probolinggo sampai setelah hari raya Idul Fitri. Harapannya Masyarakat bisa dibantu melalui kegiatan subsidi 3 komoditi seperti beras, minyak goreng dan gula.
“Namun hingga saat ini baru ada 196 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang sudah melaporkan kegiatan pasar murah. Untuk Kabupaten Probolinggo baru memulai pasar murah mulai hari ini. Nanti berkeliling di masing-masing kecamatan secara bergantian,” jelasnya.
Menurut Hasyim pergerakan laju inflasi ini berkaitan erat antara persediaan dan permintaan. Jika ketersediaan cukup maka akan aman sehingga diperlukan solusi dengan harapan di lapangan tidak ada kelangkaan bahan pokok penting, BBM, LPG dan lain sebagainya sehingga masyarakat khususnya dapat melaksanakan ibadah puasa dan Idul Fitri dengan tenang.
“Alhamdulillah, dari semua masukan yang ada seluruh bahan pokok penting dan ikutannya aman hingga hari raya Idul Fitri. Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Probolinggo terendah dibandingkan dengan daerah tetangga terdekat. Artinya, kemampuan daya beli Masyarakat di Kabupaten Probolinggo lebih stabil,” tegasnya.
Sementara Komandan Kodim 0820 Probolinggo Letkol Arm Heri Budiasto selama bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1445 Hijriyah, pasokan bahan pokok harus aman dan jauh dari kemungkinan-kemungkinan yang ada.
“Kami selalu siap bersama-sama mendukung program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Kami juga terlibat dalam penyiapan pasar murah dan memantau 9 bahan pokok apabila mengalami kenaikan. Tetap akan kami kawal untuk Kabupaten Probolinggo yang lebih baik,” ungkapnya.
Sedangkan Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana menyarankan agar kebutuhan bahan pokok penting yang ada di Kabupaten Probolinggo disinergikan dengan jumlah penduduk. Secara logika di bulan puasa berkurang kebutuhan pangannya, tetapi mengapa permintaan bertambah.
“Mohon dihitung bahan pokok penting kita apa mencukupi atau tidak mendekati hari raya Idul Fitri. Meskipun mahal yang penting ada barangnya. Oleh karena itu harus menyesuaikan stok bahan pokok pentingnya. Kami mengikuti operasi pasar dan akan menindak penimbun-penimbun beras, solar dan lainnya supaya terjaga kondusifitas di Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut dilakukan pemaparan terkait langkah-langkah untuk mengendalikan laju inflasi oleh Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, DKUPP, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, PG Wonolangan, Pertamina, BPS Kabupaten Probolinggo, Perum Bulog Probolinggo serta perwakilan BI Malang. (wan)
