Thursday, February 29, 2024
Depan > Pemerintahan > BPPKAD Gelar Rekonsiliasi Kewajiban Hutang Jangka Pendek

BPPKAD Gelar Rekonsiliasi Kewajiban Hutang Jangka Pendek

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo melalui Bidang Akuntansi menggelar rekonsiliasi kewajiban hutang jangka pendek di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (24/1/2023).

Rekonsiliasi kewajiban hutang jangka pendek ini diikuti oleh 54 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan 33 puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Sebab kewajiban hutang jangka pendek itu merupakan salah satu unsur akun yang ada di salah satu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Probolinggo berupa laporan neraca.

Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Dewi Korina melalui Kepala Bidang Akuntansi Aries Purwanto mengatakan kegiatan yang ada di Bidang Akuntansi berkaitan dengan penyusunan LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022 menyikapi persiapan pelaksanaan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

“Karena dalam neraca itu ada akun aset, akun kewajiban dan akun pembiayaan. Jadi rangkaian proses sesuai dengan jadwal roadmadp yang ada di Bidang Akuntansi itu kita laksanakan mulai akhir bulan Desember 2022 sampai dengan akhir Januari 2023,” katanya.

Menurut Aries, di Bidang Akuntansi itu ada beberapa tahapan rekonsiliasi mulai dari rekonsiliasi akun pendapatan, rekonsiliasi akun piutang, rekonsiliasi akun aset tidak berwujud, rekonsiliasi akun belanja, rekonsiliasi persediaan barang habis pakai yang menggunakan aplikasi Siperda.

“Tahapan ini adalah rekonsiliasi kewajiban hutang jangka pendek untuk mengakomodir hutang-hutang jangka pendek yang belum terbayar di tahun 2022. Karena penyusunan LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022 kita bicara cut off per 31 Desember 2022,” jelasnya.

Aries mencontohkan misalnya ada hutang untuk honor pegawai yang dialokasikan di kode rekening belanja barang dan jasa. Untuk honor bulan Desember 2022 yang dibayar di bulan Januari 2023.

“Kedua kewajiban hutang jangka pendek dengan dana BOS kaitannya dengan pajak yang belum dibayar oleh satuan pendidikan SD dan SMP negeri pada tahun 2022, pajak yang dibayar di tahun 2023. Itu salah satu contoh untuk mengakomodir kewajiban hutang jangka pendek pada saat proses penyusunan LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022,” terangnya.

Lebih lanjut Aries menegaskan bahwa target sesuai jadwal roadmap di Bidang Akuntansi, pihaknya akan menyerahkan LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 27 Pebruari 2023 sesuai dengan kesepakatan dan komitmen bersama.

“Setelah kita menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2022 Un Audited ke BPK RI. Selanjutnya 2 hari kemudian BPK RI akan melakukan proses audit rinci. Jadi setelah melakukan proses audit rinci, nanti berproses. Mudah-mudahan Insya Allah harapan kita bersama akan mendapatkan opini BPK RI berupa WTP terkait penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2022,” tegasnya.

Untuk saat ini tegas Aries, pihaknya akan menyusun LKPD Tahun Anggaran 2022 menggunakan SIPD AKLAP atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Akuntansi Pelaporan. Karena jujur bahwasanya SIPD AKLAP sampai detik ini masih dalam tahap penyempurnaan.

“Insya Allah kita berikhtiar akan melakukan proses pendampingan LKPD Tahun Anggaran 2022 bekerja sama dengan Tim Konsultan IT dari Kemendagri. Insya Allah pada awal Pebruari 2023 kita akan melakukan proses pendampingan,” tegasnya.

“Kami mengharapkan dalam proses LKPD Tahun Anggaran 2022 sudah menggunakan SIPD AKLAP yang informasinya kemungkinan Pemkab Probolinggo adalah satu-satunya pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah menggunakan SIPD AKLAP terkait proses penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2022,” ungkapnya.

Dalam roadmap penyusunan LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023 yang ada di Bidang Akuntansi tersebut diawali dengan rekonsiliasi piutang dan pendapatan bulan Desember 2022 bagi 15 OPD dan 33 puskesmas pada 3 hingga 5 Januari 2023 serta berakhir dengan penyerahan LKPD TA 2022 Un-Audited ke BPK RI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo pada tanggal 27 Pebruari 2023. (wan)