Monday, July 26, 2021
Depan > Pemerintahan > Eksekutif Sampaikan Empat Naskah Raperda

Eksekutif Sampaikan Empat Naskah Raperda

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menyampaikan 4 (empat) naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin (8/2/2021).

Ke-4 naskah Raperda tersebut meliputi, Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehaan Daerah Kabupaten Probolinggo dan Raperda Tentng Perubahan Atas Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Selanjutnya, Raperda Tentang Perubahan Ketiga Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Raperda Perubahan Keempat Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Rapat paripurna DPRD yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Jon Junaedi ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono, Kepala OPD dan Camat di lingkungan Pemkab Probolinggo. Serta perwakilan Forkopimda Kabupaten Probolinggo.

Dalam Nota Penjelasan Bupati Terhadap 4 Naskah Raperda tersebut dijelaskan satu persatu naskah Raperda. Pertama, Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehaan Daerah Kabupaten Probolinggo.

Perda ini diperlukan dalam rangka peningkatan mutu, aksesibilitas dan kelangsungan (sustainabilitas) pelayanan kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, perlu didukung kebijakan pemerintah daerah dalam pengaturan retribusi pelayanan kesehatan.

Sehubungan dengan ditetapkannya puskesmas di Kabupaten Probolinggo sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan penambahan jenis pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) terutama dalam pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Probolinggo perlu disesuaikan.

Kedua, Raperda Tentng Perubahan Atas Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Perda ini diperlukan untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing juncto Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Menyikapi hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing perlu dilakukan perubahan dengan menyamakan retribusi perpanjangan IMTA dengan dana kompensasi.

Selanjutnya ketiga, Raperda Tentang Perubahan Ketiga Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Perubahan Perda ini diperukan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta penyesuaian dan penambahan jenis pelayanan persampahan/kebersihan, tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Oleh karenanya, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan perubahan.

Keempat, Raperda Perubahan Keempat Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Perubahan Perda ini dilakukan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta dengan adanya penambahan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah, perubahan pengenaan tarif retribusi tempat pelelangan dan penambahan penjualan produksi di Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan perubahan.

Selain pembacaan Nota Penjelasan Bupati terhadap 4 Naskah Raperda, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Probolinggo Tentang Pembentukan Pansus I, II, III dan IV.

Pansus I melakukan pembahasan Raperda Tentng Perubahan Atas Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Pansus II melakukan pembahasan Raperda Perubahan Keempat Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Selanjutnya Pansus III melakukan pembahasan Raperda Tentang Perubahan Ketiga Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum serta Pansus IV melakukan pembahasan Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehaan Daerah Kabupaten Probolinggo. (wan)

cww trust seal