Monday, December 6, 2021
Depan > Pemerintahan > Eksekutif Jawab PU Fraksi Terhadap Raperda APBD 2022

Eksekutif Jawab PU Fraksi Terhadap Raperda APBD 2022

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – DPRD Kabupaten Probolinggo, Kamis (25/11/2021) kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Lukman Hakim ini dihadiri Pimpinan dan segenap anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Jawaban Eksekutif atas PU Fraksi-fraksi (Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan) DPRD Kabupaten Probolinggo ini dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono.

Terhadap PU Fraksi Partai NasDem, salah satu jawabannya menyampaikan ucapan terima kasih atas harapan agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan infrastruktur jalan, penerangan jalan umum, saluran irigasi dan jembatan terutama lokasi yang belum tersentuh dan daerah tujuan wisata agar dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Dan ini telah sejalan dengan keinginan Pemerintah Daerah.

Hal tersebut telah dialokasikan dalam R-APBD tahun anggaran 2022 melalui anggaran yang bersumber dari DAU maupun DAK. Adapun detail lokasinya dapat dibahas dalam rapat-rapat komisi.

Selanjutnya terhadap PU Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, salah satu jawaban yang disampaikan berdasarkan data BPS Kabupaten Probolinggo tahun 2021, capaian target RPJMD tahun 2020 untuk pertumbuhan ekonomi sebesar negatif 2,12 persen akibat dampak pandemi Covid-19, laju inflasi turun menjadi sebesar 1,88, PDRB per kapita sebesar Rp 28.677.894, angka kemiskinan turun menjadi 17,76 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,86.

Terhadap PU Fraksi Partai Golkar, salah satu jawabannya berkaitan dengan uji kir disampaikan bahwa Pemerintah Daerah sudah mempunyai database kendaraan angkutan barang yang ada di Kabupaten Probolinggo. Adapun kerjasama penertiban angkutan barang dengan pihak kepolisian sangat diharapkan guna meningkatkan kepatuhan para pemilik kendaraan angkutan barang.

Kemudian terhadap PU Fraksi Partai Gerindra, salah satu jawaban yang disampaikan terkait dengan upaya optimalisasi pengembangan kewirausahaan dan kemudahan proses perijinan bagi UMKM dalam rangka menunjang pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dalam menjawab tantangan di masa transisi dalam upaya pemulihan ekonomi dibidang kesehatan, sosial dan infrastruktur.

Meliputi, melaksanakan sosialisasi perijinan secara online melalui OSS RBA kepada para pelaku usaha kecil mikro menengah dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Probolinggo, memberikan kemudahan layanan perijinan melalui aplikasi Si Pinter OSS serta melaksanakan program jemput bola pelayanan perijinan di tempat di 24 kecamatan bagi para pelaku usaha.

Lalu terhadap PU Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, salah satu jawaban yang disampaikan dalam rangka mengurangi defisit anggaran, maka sektor-sektor yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah antara lain sektor koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, pariwisata, pelayanan persampahan dan pengelolaan parkir. Adapun anggaran pada perangkat daerah telah dilakukan rasionalisasi.

Terakhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, salah satu jawaban yang disampaikan berdasarkan target, jalan mantap tahun 2022 adalah sebesar 72% (565.789 km) dari total panjang jalan 785.819 km. Sedangkan berdasarkan data base sistem pengelolaan data base jalan (SIPDJD) yang diupdate setiap tahunnya, realisasi jalan mantap pada tahun 2021 sudah mencapai 79.38% (623.800 km).

Dengan demikian target jalan mantap ditahun 2022 sudah tercapai dan pembangunan jalan akan terus berlanjut mengingat masih banyak ruas jalan yang sudah saatnya dilakukan perbaikan dan pemeliharaan. Berdasarkan survey PKRMS didapatkan kebutuhan anggaran untuk penanganan kerusakan untuk semua ruas jalan di Kabupaten Probolinggo yaitu sebesar kurang lebih 956 meter sampai dengan tahun 2026. (wan)