Depan > Kemasyarakatan > DLH Gelar Workshop Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Bagi Industri

DLH Gelar Workshop Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Bagi Industri

Reporter : Syamsul Akbar
GADING – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo menggelar workshop pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan bagi industri yang memiliki Dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), Kamis (18/11/21) di Pondok Wisata Kampoeng Kita Desa Condong Kecamatan Gading.

Kegiatan yang diikuti oleh 40 perusahaan di Kabupaten Probolinggo yang telah memiliki Dokumen UKL-UPL ini dibuka secara resmi oleh Kepala DLH Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nurjayadi.

Selama kegiatan mereka mendapatkan materi dari DPMPTSP mengenai tata kelola prosedur perizinan setelah berlakunya Undang-undang Cipta Kerja khususnya pada sektor lingkungan hidup.

Sedangkan dari DLH Kabupaten Probolinggo membahas mengenai pengendalian pencemaran air dan udara (persetujuan teknis mutu air dan udara), Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (rincian teknis PLB3) serta tata cara atau prosedur mendapatkan Persetujuan Lingkungan berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021 beserta aturan turunannya.

Plt Kepala Bidang Pengendalian dan Penataan Lingkungan Hidup Muhammad Abduh Ramin mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha yang sudah memiliki dokumen lingkungan hidup terhadap hak, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

“Mendorong dunia usaha dan industri agar dapat berperan serta secara aktif dan terlibat dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk menjamin dan menjaga kelestarian pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan hidup sehingga diharapkan pula dapat menjamin adanya pembangunan yang berkesinambungan di wilayah tersebut,” ujarnya.

Sementara Kepala DLH Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nurjayadi mengatakan semakin tumbuhnya industri/perusahaan-perusahaan baru akan dapat menciptakan lapangan kerja baru khususnya bagi masyarakat sekitarnya. Namun demikian tak dapat dipungkiri bahwa pembangunan sektor industri selain menimbulkan dampak positif juga terdapat dampak negatif. Salah satunya terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengancam kehidupan manusia baik saat ini maupun yang akan datang.

“Adanya arus urbanisasi sering menimbulkan masalah sosial baru bagi masyarakat sekitar. Pertumbuhan industri manufaktur berpotensi menimbulkan pencemaran akibat pembuangan limbah industri serta kerusakan lingkungan yang diakibatkan pembukaan lahan baru dengan mengurangi lahan pertanian produktif yang tidak sesuai dengan tata ruang,” katanya.

Menurut Joko, guna meminimalisir dampak negatif dari suatu usaha atau kegiatan, maka perlu disusun suatu dokumen lingkungan sebagai pedoman bagi penanggungjawab usaha dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya.

“Dokumen lingkungan hidup UKL-UPL bukanlah sekedar pelengkap memenuhi persyaratan perizinan semata, namun lebih dari itu merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan izin melakukan usaha atau kegiatan,” pungkasnya. (wan)