Monday, April 22, 2024
Depan > Kesehatan > Dinkes Gelar Rakor Pencegahan Pengendalian Penyakit DBD

Dinkes Gelar Rakor Pencegahan Pengendalian Penyakit DBD

Reporter : Syamsul Akbar
PROBOLINGGO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektor dan lintas program dalam pencegahan pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di ruang pertemuan Bale Hinggil Probolinggo, Rabu dan Kamis (6-7/9/2023).

Kegiatan ini diikuti oleh Camat dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Probolinggo, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kantor Kemenag, KKP Kelas II Paiton, Dinkes, Kepala Desa (Temenggungan, Sumberagung dan Sukokerto), Pengurus Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong dan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, dokter IGD dan pengelola program DBD rumah sakit dan puskesmas se-Kabupaten Probolinggo serta Klinik di Kabupaten Probolinggo.

Setiap harinya semua peserta mendapatkan materi tentang situasi kasus DBD di Kabupaten Probolinggo serta materi kebijakan dan tata laksana DBD oleh narasumber dari Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Probolinggo dr. Dewi Vironica, Ketua Tim Kerja Arbovirosis Direktorat P2PM Kementerian Kesehatan serta dokter spesialis anak dr Catur Prangga Wadana, Sp.A, M.Kes.

Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo dr Shodiq Tjahjono melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Dewi Vironica mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular DBD di Kabupaten Probolinggo.

“Selain itu sebagai penguatan peran lintas sektor untuk pencegahan dan pengendalian DBD serta mengetahui penyebab dan menerapkan tata laksana terbaru sesuai dengan petunjuk teknis penanganan DBD,” katanya.

Menurut Dewi, DBD masih merupakan masalah kesehatan masyarakat dan menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi. Jumlah kasus yang dilaporkan cenderung meningkat dan daerah penyebarannya bertambah luas. Kerugian sosial yang terjadi antara lain karena menimbulkan kepanikan dalam keluarga, kematian anggota keluarga dan berkurangnya usia harapan penduduk.

“Dampak ekonomi langsung pada penderita DBD adalah biaya pengobatan. Sedangkan dampak ekonomi tidak langsung adalah kehilangan waktu kerja, waktu sekolah dan biaya lain yang dikeluarkan selain untuk pengobatan seperti transportasi dan akomodasi selama perawatan penderita,” jelasnya.

Dewi menerangkan untuk memberantas penyakit ini diperluan pembinaan peran serta masyarakat yang terus menerus dalam memberantas nyamuk penularnya dengan cara 3M Plus yaitu menguras Tempat Penampungan Air (TPA), menutup TPA dan mengubur/menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan, plus cara lainnya dengan menanam tanaman yang dapat mengusir nyamuk di sekitar rumah/bangunan, memelihara ikan pemakan jentik pada tempat TPA yang sulit dikuras dan memasang ovitrap/laritrap/penangkap nyamuk di dalam maupun di luar rumah/bangunan.

“Cara pencegahan tersebut juga dikenal denga istilah PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk). Upaya memotivasi masyarakat untuk melaksanakan 3M Plus secara terus menerus telah dan akan dilakukan pemerintah melalui kerjasama lintas program dan lintas sektoral termasuk tokoh masyarakat dan swasta. Namun demikian, penyakit ini masih terus endemis dan angka kesakitan cenderung meningkat di berbagai daerah. Oleh karena itu upaya untuk membatasi angka kematian penyakit ini sangat penting,” terangnya.

Lebih lanjut Dewi menegaskan di Kabupaten Probolinggo angka kasus DBD mulai meningkat. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain datangnya musim hujan secara terus menerus di bulan Nopember sampai April serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan PSN secara berkala.

“Tahun 2021 sebanyak 193 kasus dengan kematian 3 orang, tahun 2022 sebanyak 295 kasus dengan kematian 13 orang dan tahun ini sampai Juli laporan yang masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo sebanyak 239 kasus dengan kematian 14 orang,” pungkasnya. (wan)