KRAKSAAN – Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menegaskan pentingnya penataan dan pemerataan tenaga pendidik agar guru dapat menjalankan tugas secara layak, nyaman dan manusiawi. Pemerintah daerah juga melakukan pemetaan kebutuhan guru untuk menghindari ketimpangan tenaga pendidik antar satuan pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Haris saat memberikan arahan kepada 189 guru yang menerima Surat Keputusan (SK) Mutasi Definitif di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (1/10/2026).
Turut mendampingi Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo Hari Kriswanto dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) kabupaten Probolinggo Hary Tjahjono.
Bupati Haris mengatakan, penataan tenaga pendidik dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi di lapangan, termasuk perubahan jumlah sekolah, adanya sekolah yang ditutup serta kebutuhan guru pada satuan pendidikan tertentu.
“Bapak-Ibu sekalian, sejak awal, jauh sebelum ada Pilkada, saya punya mimpi satu ketika Kabupaten Probolinggo harus ada di titik bahwa guru-guru yang bekerja itu semuanya wajib dihargai secara manusiawi,” katanya.

Menurut Bupati Haris, pemerintah daerah perlu menghitung kembali kebutuhan tenaga pendidik melalui pemetaan yang lebih menyeluruh. Langkah tersebut diperlukan agar penempatan guru mempertimbangkan kebutuhan sekolah sekaligus kondisi wilayah tempat mereka bertugas.
“Saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran agar menghitung Kembali dan membuat mapping agar kita tahu bahwa kepantasan dari coverage area dengan semua pekerjaan itu layak untuk dijalani dalam kehidupan sehari-hari, dalam berhikmah sebagai tenaga pendidik untuk mencerdaskan anak-anak kita,” jelasnya.
Bupati Haris meminta guru yang masih merasakan kondisi kerja yang kurang layak untuk menyampaikan persoalan tersebut. Ia membuka ruang komunikasi agar kondisi yang dihadapi tenaga pendidik dapat diketahui pemerintah daerah.
“Jika memang sampai detik ini masih ada para guru yang kemudian merasa dizalimi, tempatnya tidak manusiawi, segera saja sampaikan. Bisa sampaikan langsung kepada saya. Handphone saya juga terbuka,” tegasnya.
Namun, Bupati Haris menekankan penataan guru tidak dapat dilakukan hanya dengan mempertimbangkan keinginan pemindahan. Pemerintah harus tetap memperhatikan sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik.

“Memang tidak mudah kita menggeser-geser, karena kepentingannya adalah memanusiakan teman-teman guru ini agar mengajar dengan lebih layak, dengan jalan yang lebih layak. Karena jika kita buka secara bebas, daerah-daerah kosong juga akan kesulitan mendapatkan tenaga pendidik,” lanjutnya.
Selain jarak tempat tinggal dengan sekolah, Bupati Haris menilai lingkungan kerja juga berpengaruh terhadap kenyamanan guru dalam menjalankan pengabdian. Karena itu, kepala sekolah diminta membangun suasana kerja yang mendukung.
“Jadikan tempat bekerja itu sebagai keluarga kedua yang ada di kehidupan kita. Di rumah ketemu keluarga, tetapi di tempat kerja sekalipun bukan keluarga, ini penting. Seorang kepala sekolah betul-betul bisa membuat teman-temannya nyaman bekerja di situ,” tuturnya.
Ia menambahkan, kebahagiaan dalam bekerja tidak semata-mata ditentukan oleh jarak. Lingkungan kerja yang nyaman menjadi salah satu hal penting agar guru dapat menjalankan tugas dengan baik. “Bahagia itu tidak bisa dihitung dengan jarak, tetapi prinsip bahwa kesenangan dan kebahagiaan di tempat kerja itu menjadi skala prioritas,” tambahnya.
Bupati Haris juga menyampaikan bahwa Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu wilayah pilot project di Jawa Timur untuk konsep penguatan layanan pendidikan anak usia dini yang terintegrasi dengan sekolah dasar pada kondisi tertentu.

“Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu pilot project di Jawa Timur. Misalnya ada sekolah, kemudian SD itu muridnya kurang dari 70, maka bisa dibuat PAUD. Jadi anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan nanti gurunya juga akan dilatih,” ujarnya.
Tidak lupa Bupati Haris mengucapkan selamat kepada seluruh guru penerima SK Mutasi Definitif dan berharap penugasan baru tersebut dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. “Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada semuanya. Semoga berkah, amanah dan bermanfaat,” harapnya.
Sementara Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Hary Tjahjono menjelaskan, penerbitan SK Mutasi Definitif bagi 189 guru dilakukan karena sejumlah kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan.
“Mutasi antara lain berkaitan dengan merger 24 lembaga menjadi 12 lembaga pada Agustus 2024, penutupan SDN Sumberpoh pada Maret 2025, dukungan terhadap program ICP di SMPN 1 Kraksaan, SMPN 1 Dringu dan SMPN 1 Tongas, kondisi kesehatan sejumlah guru serta pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik pada sekolah yang masih kekurangan guru,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pemetaan dan penataan guru merupakan proses organisatoris untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga pendidik, kondisi satuan pendidikan dan pemerataan guru, sekaligus mendukung program prioritas Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

“Saya meminta para guru segera menyelesaikan tugas di sekolah sebelumnya secara tertib. Penyelesaian tugas, koordinasi dengan kepala sekolah serta penyerahan administrasi dan tanggung jawab kedinasan dilakukan paling lama tujuh hari kerja sejak SK diterima,” terangnya.
Setelah itu, guru diminta segera melapor dan melaksanakan tugas di satuan pendidikan baru sesuai SK Mutasi Definitif. Komunikasi, etika dan hubungan kerja juga diminta tetap dijaga dengan sekolah lama maupun sekolah baru. “Mutasi hendaknya dimaknai sebagai amanah dan kesempatan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar,” pesannya. ***
Penulis : Syamsul Akbar
Editor : Tim Bromo Info
