KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menerima Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil pemutakhiran tahun 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo. Data tersebut diserahkan kepada Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris di ruang pertemuan Bupati Probolinggo, Senin (10/8/2026).
Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu dari enam pemerintah daerah yang telah menyelesaikan pemutakhiran DTSEN secara mandiri sejak data tersebut dirilis secara nasional pada 10 Juli 2026.
Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Abdul Ghafur, Kepala Diskominfo Hudan Syarifuddin, Kepala Dinas Sosial Rachmad Hidayanto, Kepala DP3AP2KB A’at Kardono dan Kepala Bapelitbangda Juwono Prasetijo Utomo.
Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris mengapresiasi BPS dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Ia berharap DTSEN menjadi dasar yang kuat dalam penyaluran berbagai program pembangunan dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
“Atas nama pribadi dan Pemkab Probolinggo, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPS dan 2.967 personel DP3AP2KB yang telah berjuang dalam proses updating data perekonomian masyarakat Kabupaten Probolinggo,” katanya.
Bupati Haris juga mendorong seluruh OPD terkait untuk terus bersinergi dengan BPS dalam melakukan perbaikan data secara berkala. “Kami selalu mewanti-wanti agar terus memperbaiki data, bukan malah memanipulasi data. Dengan adanya DTSEN ini kita berharap ke depan segala program bantuan, baik dari pusat maupun daerah, lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Menurutnya, pemutakhiran data merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kondisi masyarakat. Meski tidak menjamin data langsung 100 persen akurat, pemutakhiran secara berkala diyakini akan menghasilkan data yang semakin faktual.
Sementara Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Lilik Hariyanti menjelaskan, pemutakhiran DTSEN merupakan tindak lanjut MoU tahun 2025 yang mendorong pemerintah kabupaten/kota melakukan pemutakhiran secara mandiri.
Pemkab Probolinggo bersama BPS melakukan percepatan pemutakhiran sejak Februari hingga Juni 2026. Berbeda dengan pemutakhiran sebelumnya yang lebih banyak menyasar desil 1 sampai 4, Pemkab Probolinggo melakukan pemutakhiran secara utuh pada desil 1 sampai 10 atau seluruh penduduk.
“Dengan ini tentunya kita telah memperbaiki data. Dengan semakin banyaknya variabel yang didata, tentu ini merupakan progres yang bagus untuk mengarah kepada data yang semakin akurat,” jelasnya.
DTSEN yang diserahkan telah mencakup data by name by address dan diharapkan dapat dimanfaatkan seluruh OPD, instansi hingga pemerintah desa sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
“Semua program pembangunan, baik program pengentasan kemiskinan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat bawah, harus berdasarkan DTSEN sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan fakta kemiskinan,” pungkasnya. ***
Penulis : Hendra Trisianto
Editor : Tim Bromo Info
