Reporter : Syamsul Akbar
DRINGU – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo melalui Bidang Pendapatan menggelar rapat koordinasi (rakor) evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022, Selasa (18/10/2022).
Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Dewi Korina didampingi Kepala Bidang Pendapatan Ofie Agustin ini diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis pengelola retribusi daerah di Kabupaten Probolinggo.
“Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan,” kata Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Dewi Korina.
Menurut Dewi, kegiatan ini bertujuan sebagai bahan evaluasi dan rekonsiliasi data realisasi penerimaan PAD triwulan 4 tahun 2022. “Harapan dengan adanya rapat koordinasi ini, BPPKAD mendorong percepatan realisasi target PAD P-APBD bagi OPD teknis pengelola restribusi daerah sekaligus upaya pelaksanaan digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah,” harapnya.
Sementara Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Kabupaten Probolinggo Ofie Agustin menyampaikan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Probolinggo hingga 30 September 2022 dari OPD teknis pengelola retribusi daerah di Kabupaten Probolinggo.
Dari target P-APBD 2022, Dinas Kesehatan tercapai Rp 588.586.600 atau 62,94% dari target Rp 935.097.000, RSUD Waluyo Jati tercapai Rp 39.861.145.688,58 atau 62,20% dari target Rp 64.087.665.906,00, RSUD Tongas tercapai 22.578.391.949,58 atau 118,61% dari target Rp19.035.930.000,00, Dinas PUPR tercapai Rp 154.603.600,00 atau 51,96% dari target Rp 297.529.500,00 dan Dinas Perhubungan tercapai Rp3.758.477.400 atau 63,62% dari target Rp 5.908.150.000.
Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup tercapai Rp 633.437.1000 atau 63,34% dari target Rp 1.000.000.000, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercapai Rp 305.468.000 atau 28,26% dari target Rp 1.080.730.000, Dinas Tenaga Kerja masih belum ada capaian dari target Rp 300.000.000, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tercapai Rp 1.344.813.500 atau 30,74% dari target Rp 4.374.685.000, Dinas Pertanian tercapai Rp 185.015.000 atau 49,87% dari target Rp 371.025.000 dan Dinas Perikanan tercapai Rp 204.246.000 atau 41,61% dari target Rp 490.850.180.
Serta, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tercapai Rp43.569.000 atau 45,94% dari target Rp 94.839.000, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian tercapai Rp 4.037.452.005 atau 67,29% dari target Rp 5.999.650.000, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tercapai Rp 154.826.250 atau 75,17% dari target Rp 205.968.750 dan Bagian Umum tercapai Rp122.050.000 atau 80,83% dari target Rp 151.000.000.
“Alhamdulillah, semua OPD optimis target akan tercapai 100% di akhir tahun. Memang ada beberapa target restribusi yang realisasinya tinggi di tribulan 4. PAD restribusi sebagian dananya digunakan kembali untuk peningkatan fasilitas pelayanan Pemerintah kepada masyarakat,” jelas Ofie.
Sedangkan pajak daerah tercapai sebesar Rp 61.315.643.385 atau 90,17% dari target Rp 67.998.341.000. Pajak daerah ini disumbangkan oleh 10 jenis pajak meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pajak mineral bukan logal.
“Semua OPD optimis target PAD ini bisa tercapai karena ada pemutihan kendaraan bermotor. Jadi banyak masyarakat yang memanfaatkan untuk membayar pajak yang didalamnya sudah termasuk parkir berlangganan,” pungkasnya. (wan)
