PAITON – Komitmen memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil dan mitra internasional. Hal tersebut terlihat dalam kunjungan lapangan Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Kementerian PPN/Bappenas bersama perwakilan Kedutaan Besar (Kedubes) Australia dalam rangka evaluasi dan pembelajaran Program INKLUSI di Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan yang berlangsung di TK ABA Paiton Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton, Selasa (23/6/2026) itu menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung praktik-praktik baik yang telah dijalankan di tingkat masyarakat. Selain meninjau capaian program, kunjungan tersebut juga menjadi ruang diskusi mengenai tantangan implementasi serta peluang keberlanjutan program pada masa mendatang.
Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak Kementerian PPN/Bappenas Qurrota Ayun, First Secretary Kedutaan Besar Australia Elena Martin Avila, Team Leader Sekretariat INKLUSI Kate Shanahan, Sekretaris Umum PP Aisyiyah Tri Hastuti, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Juwono P. Utomo, Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Masbudi, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Probolinggo Sigit Prasetyo, Ketua PD ‘Aisyiyah Kabupaten Probolinggo Lasminingsih, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah kader desa.
Sekretaris Umum PP Aisyiyah Tri Hastuti menjelaskan keterlibatan Aisyiyah dalam Program INKLUSI merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh manfaat pembangunan secara setara.
“Pembangunan yang berhasil bukan hanya dinikmati oleh sebagian kelompok, tetapi harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi maupun identitas lainnya,” ujarnya.
Tri Hastuti menegaskan kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia melalui Program INKLUSI telah membuka ruang kolaborasi yang luas dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat.
“Kami memiliki cita-cita yang sama bahwa setiap orang berhak mendapatkan manfaat pembangunan. Tidak boleh ada kelompok yang tertinggal. Karena itu kolaborasi menjadi hal yang sangat penting agar pembangunan benar-benar dirasakan seluruh masyarakat,” tegasnya.
Sementara Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak Kementerian PPN/Bappenas Qurrota Ayun menilai pelaksanaan program INKLUSI telah memberikan kontribusi positif dalam memperkuat layanan kepada masyarakat.
“Kunjungan lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan program sekaligus mendengar langsung pengalaman para pelaksana di tingkat daerah,” terangnya.
Menurut Qurrota Ayun, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas dokumen perencanaan, tetapi juga oleh kemampuan implementasinya di lapangan. Karena itu, pemerintah pusat membutuhkan masukan langsung dari masyarakat, organisasi pelaksana dan pemerintah daerah agar kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami datang untuk belajar dari pengalaman yang ada di lapangan. Berbagai cerita keberhasilan, tantangan hingga harapan masyarakat sangat penting sebagai bahan perbaikan kebijakan di tingkat nasional,” tambahnya.
Ia menambahkan isu kesetaraan gender dan INKLUSI sosial masih menjadi tantangan yang harus terus diperjuangkan bersama. Setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan maupun pekerjaan yang layak.
“Pembangunan inklusif tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha dan masyarakat,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Juwono P. Utomo memaparkan berbagai program pembangunan yang telah dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan daerah.
“Isu kesetaraan gender, kesehatan sosial dan pemberdayaan masyarakat telah menjadi bagian penting dalam arah pembangunan Kabupaten Probolinggo hingga tahun 2029,” katanya.
Berbagai indikator pembangunan terkait kesehatan sosial, perkembangan gender dan kesejahteraan masyarakat telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
“Pemerintah daerah terus mendorong sejumlah program prioritas yang berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pembangunan rumah layak huni yang tidak hanya berkaitan dengan kualitas tempat tinggal, tetapi juga berdampak pada kesehatan lingkungan serta kesejahteraan keluarga,” jelasnya.
Juwono menjelaskan Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus memperkuat program pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas. Berbagai pelatihan keterampilan, pengembangan usaha ekonomi produktif hingga fasilitasi promosi produk melalui pameran menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian kelompok rentan.
“Keberhasilan program-program tersebut membutuhkan dukungan regulasi yang kuat agar implementasi di lapangan dapat berjalan lebih optimal. Sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan menjadi faktor penting dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan,” tambahnya.
Menutup kegiatan tersebut, First Secretary Kedutaan Besar Australia Elena Martin Avila menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang telah terjalin antara Indonesia dan Australia melalui Program INKLUSI. “Kunjungan lapangan memberikan banyak pembelajaran mengenai bagaimana program pembangunan dapat diterapkan secara efektif di tingkat masyarakat,” ungkapnya.
Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat. Kelompok rentan harus memperoleh akses yang sama terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan maupun peluang ekonomi agar tidak tertinggal dalam proses pembangunan.
“Australia sangat menghargai kemitraan yang telah dibangun melalui Program INKLUSI. Pengalaman yang kami lihat di lapangan memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya pembangunan yang menjangkau semua kelompok masyarakat,” terangnya.
Elena menegaskan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal merupakan fondasi utama dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Harapannya berbagai praktik baik yang telah berkembang di Kabupaten Probolinggo dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia untuk memperkuat pembangunan berbasis INKLUSI sosial,” pungkasnya. ***
Penulis : Syamsul Akbar
Editor : Tim Bromo Info
