KRAKSAAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo memperketat pengawasan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2026. Pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) lapangan yang menyasar satuan pendidikan di seluruh 24 kecamatan.
Monev tidak hanya berfokus pada pemeriksaan dokumen laporan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Disdikdaya juga melakukan verifikasi langsung untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, realisasi anggaran hingga belanja yang dilakukan oleh satuan pendidikan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan Dana BOSP benar-benar sesuai peruntukan serta didukung pertanggungjawaban keuangan yang jelas.
Pelaksanaan monev mengacu pada Surat Tugas Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Nomor 900/1078/426.101/2026 tertanggal 31 Agustus 2026. Kegiatan dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 18 September 2026 dengan melibatkan tiga tim yang menyasar seluruh 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo.
Tim tersebut dikoordinasikan Sekretaris Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Yunita Nur Laili bersama unsur analis keuangan, perencana dan tenaga layanan operasional. Melalui pemeriksaan langsung tersebut, Disdikdaya tidak hanya memperoleh bahan untuk mengevaluasi pertanggungjawaban penggunaan Dana BOSP, tetapi juga dapat mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki oleh satuan pendidikan.
Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Hary Tjahjono mengatakan pemeriksaan lapangan penting untuk memastikan dokumen pertanggungjawaban menggambarkan kondisi penggunaan anggaran yang sebenarnya.
“Yang kami pastikan adalah pertanggungjawaban keuangannya, termasuk kesesuaian antara perencanaan, realisasi dan belanja yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Apa yang dibelanjakan harus sesuai dengan peruntukan dan didukung bukti pertanggungjawaban yang jelas,” ujarnya.
Menurut Hary, verifikasi langsung memberikan gambaran yang lebih faktual dibandingkan hanya melihat kelengkapan administrasi. Tim dapat mencermati kesesuaian antara dokumen dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di satuan pendidikan.
“Monev ini sekaligus menjadi bagian dari pembinaan terhadap satuan pendidikan agar pengelolaan Dana BOSP dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel. Jadi bukan hanya melihat dokumennya, tetapi juga memastikan kesesuaiannya dengan pelaksanaan dan kebutuhan satuan pendidikan,” jelasnya.
Hary menegaskan, pengelolaan Dana BOSP harus dapat dipertanggungjawabkan sejak tahap perencanaan hingga realisasi. “Karena itu, kesesuaian penggunaan anggaran dengan peruntukan menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan monev,” tambahnya.
Dengan monev yang dilakukan secara menyeluruh di 24 kecamatan, Disdikdaya Kabupaten Probolinggo berharap pengelolaan Dana BOSP semakin tertib dan tepat sasaran. Hasil verifikasi lapangan juga menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola keuangan satuan pendidikan secara berkelanjutan. ***
Penulis : Syamsul Akbar
Editor : Tim Bromo Info
