KRAKSAAN – Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menegaskan pentingnya program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat saat memimpin rapat koordinasi (rakor) evaluasi progres realisasi anggaran tahun 2026 di Ruang Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (28/4/2026).
Rakor yang digelar di ruang pertemuan Argopuro Kantor Bupati Probolinggo tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto didampingi Ketua TP2D Kabupaten Probolinggo Khairul Anwar dan diikuti seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Dalam arahannya, Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menekankan evaluasi realisasi anggaran tidak hanya berbicara soal administrasi dan penyerapan anggaran, tetapi juga efektivitas program terhadap kebutuhan masyarakat.
“Keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan, tetapi sejauh mana program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Bupati Haris menyampaikan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah. Berdasarkan hasil evaluasi terakhir, Kabupaten Probolinggo memperoleh nilai 76,5 dengan kategori sedang.
Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program agar lebih optimal.
Selain PSN, Bupati Haris juga menyoroti program prioritas SAE dalam RPJMD 2025–2029 yang mencakup 22 program prioritas dan 59 kegiatan strategis. Ia meminta seluruh OPD mengubah pola kerja dari sekadar menjalankan kegiatan menjadi berorientasi pada hasil dan dampak. “Paradigma kerja harus berubah. Jangan hanya fokus menyelesaikan kegiatan, tetapi bagaimana kegiatan itu mampu memberikan perubahan nyata,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut, Bupati Haris juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan sesuai regulasi. Inspektorat diminta berperan aktif sebagai mitra pendamping Perangkat Daerah guna meminimalisasi potensi persoalan dalam pengelolaan keuangan.
Selain itu, percepatan digitalisasi pemerintahan juga menjadi perhatian. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) diminta memperkuat sistem data terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan dan optimalisasi pelayanan publik.
Bupati Haris turut menyoroti layanan pengaduan masyarakat berbasis digital agar lebih responsif dan mampu ditangani langsung oleh Perangkat Daerah terkait. “Jangan sampai semua persoalan harus masuk ke Bupati. OPD harus cepat merespons dan menyelesaikan aduan masyarakat,” katanya.
Terkait kebijakan Work From Home (WFH), Bupati Haris mengingatkan fleksibilitas kerja ASN tetap harus diimbangi dengan disiplin dan produktivitas yang terukur.
Melalui rakor ini, Pemkab Probolinggo berharap percepatan realisasi anggaran tahun 2026 dapat berjalan efektif, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. ***
Penulis : Syamsul Akbar
Editor : Tim Bromo Info
