Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Probolinggo Tahun 2021 mulai dibahas oleh eksekutif dan legislatif. Pembahasan diawali dengan penyampaian Nota Penjelasan Bupati pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (13/4/2022) sore.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo ini dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Serta Forkopimda dan BUMD/BUMN/instansi vertikal di Kabupaten Probolinggo.
Dalam nota penjelasan Bupati Probolinggo yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pada masyarakat selama tahun 2021 kurang optimal dikarenakan adanya refocusing anggaran akibat masih adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi semua sektor pembangunan dan tatanan kehidupan sosial budaya.
“Berdasarkan data sementara dari BPS Kabupaten Probolinggo, kondisi perekonomian Kabupaten Probolinggo tahun 2021 sudah menunjukan pertumbuhan positif di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung,” katanya.
Ekonomi Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,35% setelah sebelumnya mengalami penurunan hingga -2,12% pada tahun 2020. Besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai Rp 35,61 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 23,66 triliun.
“Laju pertumbuhan ekonomi yang positif, berdampak terhadap pendapatan masyarakat. Pada tahun 2021 PDRB perkapita atas dasar harga konstan tahun 2010 sebesar Rp 23.664.387.700.000, naik jika dibanding tahun 2020 sebesar Rp 22.898.238.600.000,” jelasnya.
Pada tahun 2021 Kabupaten Probolinggo mengalami inflasi (kumulatif inflasi) sebesar 0,78 % lebih kecil dibandingkan tahun 2020 sebesar 1,88 %. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan. Capaian IPM Kabupaten Probolinggo untuk tahun 2021 sebesar 66,26 termasuk dalam kategori sedang yaitu berkisar antara 60–70. Secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Probolinggo selama periode 2017-2021 mengalami peningkatan.
“Tahun 2021 persentase penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 223.320 jiwa atau sebesar 18,91% dibandingkan dengan tahun 2020 sejumlah 218.350 jiwa atau sebesar 18,61%,” terangnya.
Dari indikator ekonomi tersebut menunjukkan bahwa capaian pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Probolinggo, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sektor swasta maupun masyarakat menunjukkan pergerakan positif walaupun daya beli masyarakat masih rendah. Hal ini tercermin dari turunnya kontribusi sektor pembangunan dalam PDRB maupun pendapatan perkapita (PDRB perkapita).
“Program kegiatan serta hasil pencapaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2021 di tengah terjadinya pandemi Covid-19 terbagi dalam urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi pendukung,” tegasnya.
Urusan wajib pelayanan dasar ini meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.
Sedangkan urusan wajib non pelayanan dasar meliputi ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik dan persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.
Sementara urusan pilihan meliputi perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan perindustrian. Urusan pemerintahan fungsi pendukung meliputi administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian serta penelitian dan pengembangan. Untuk penyelenggaraan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui program perdagangan dalam negeri melalui kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan.
“Pelaksanaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana serta penyelenggaraan ketentraman da ketertiban umum,” terangnya.
Dalam rangka penyampaian LKPJ Bupati Probolinggo tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat tahun 2021 dapat berjalan dengan baik, meskipun masih dalam suasana pandemi Covid-19, berkat dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, utamanya Pimpinan dan anggota DPRD, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta segenap komponen masyarakat.
“Program dan kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 dapat dilaksanakan meskipun masih ditemui beberapa permasalahan yang memerlukan strategi dalam penyelesaiannya,” tambahnya.
Untuk selanjutnya kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, menjadi bahan evaluasi untuk secara terus menerus diperbaiki dan ditingkatkan dengan mengoptimalkan segala sumber daya dan dukungan semua pihak dengan harapan secara bertahap dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.
“Atas nama Pemerintah Daerah, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas kerja sama dan dukungan Pimpinan serta segenap anggota DPRD. Demikian pula ucapan terima kasih disampaikan kepada Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan parpol, ormas dan segenap elemen masyarakat yang telah secara bersama-sama berupaya menciptakan situasi kondusif di Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya. (wan)
