KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2027 di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (27/1/2026). Hal ini sebagai bagian penting dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah.
Forum strategis ini dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo Lilik Hariyanti, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Ning Umi Haniah Fahmi AHZ serta Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Probolinggo Rita Erik Ugas Irwanto.
Selain itu, FKP Ranwal RKPD Tahun 2027 juga diikuti oleh Kepala Perangkat Daerah dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, pimpinan instansi vertikal, Ketua Forum CSR Kabupaten Probolinggo, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, akademisi, perwakilan mahasiswa, Forum Disabilitas hingga Forum Anak.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama hasil FKP Ranwal RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2027. Penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum dr. Anang Budi Yoelijanto, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo, Wakil Ketua TP PKK Ning Umi Haniah Fahmi AHZ, Ketua DWP Rita Erik Ugas Irwanto, perwakilan Dekranasda dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW), perguruan tinggi, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), MUI dan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin).
Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo menyampaikan berbagai capaian indikator makro pembangunan daerah yang menjadi dasar perumusan isu strategis RKPD Tahun 2027. Salah satunya adalah capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Probolinggo yang menunjukkan tren peningkatan signifikan, dari 62,82 pada tahun 2021 menjadi 81,59 pada tahun 2024.
“Lonjakan capaian pada periode 2023 hingga 2024 mencerminkan perbaikan tata kelola pemerintahan serta efektivitas digitalisasi layanan publik. Namun stagnasi pada 2021–2022 menjadi catatan penting bahwa konsistensi reformasi birokrasi di seluruh perangkat daerah masih perlu terus diperkuat,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 3,35 persen pada tahun 2021 menjadi 4,82 persen pada tahun 2024. Meski demikian, perlambatan kenaikan pada periode 2023–2024 menandakan bahwa pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya merata dan inklusif.
“Kondisi ini menegaskan bahwa fokus RKPD 2027 pada penguatan ekonomi inklusif menjadi sangat relevan, agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM, sektor informal serta wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah,” jelasnya.
Juwono memaparkan penurunan tingkat kemiskinan dari 18,91 persen pada tahun 2021 menjadi 16,31 persen pada tahun 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo meningkat dari 68,94 pada tahun 2021 menjadi 71,65 pada tahun 2025.
“Usia Harapan Hidup turut mengalami peningkatan dari 73,32 tahun menjadi 74,10 tahun pada periode yang sama, meski peningkatannya tergolong lambat sehingga membutuhkan penguatan layanan kesehatan dasar serta upaya promotif dan preventif ke depan,” lanjutnya.
Di sektor pendidikan, harapan lama sekolah meningkat dari 12,36 tahun pada 2021 menjadi 12,80 tahun pada 2025. Sementara rata-rata lama sekolah naik dari 6,12 tahun menjadi 6,43 tahun. Dari sisi kesejahteraan, pengeluaran riil per kapita meningkat dari Rp10.969.000 pada tahun 2021 menjadi Rp12.749.000 pada tahun 2025. Namun demikian, rasio gini yang sempat turun pada 2022 kembali meningkat menjadi 0,34 pada tahun 2024, berdasarkan data BPS Kabupaten Probolinggo Tahun 2025.
“Berbagai capaian tersebut melahirkan sejumlah isu strategis RKPD Tahun 2027, antara lain penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui integrasi satu data, penguatan strategi penurunan kemiskinan berbasis ekonomi produktif, penguatan infrastruktur dan ketahanan pangan daerah, peningkatan daya saing produk lokal, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan hingga pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Tema pembangunan daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2027 ditetapkan sebagai “Percepatan Penguatan Pondasi Layanan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Disertai Penguatan Pondasi Transformasi Sosial Ekonomi Inklusif Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan”.
“Sejalan dengan tema tersebut, ditetapkan enam prioritas pembangunan daerah, yakni peningkatan akses layanan dasar berkualitas, penguatan ketahanan daerah dan pemberdayaan kelompok rentan, peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi sektor basis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital serta percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan jaringan telekomunikasi,” tambahnya.
Sementara Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto mengatakan Forum Konsultasi Publik merupakan ruang demokrasi yang sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Forum ini adalah momentum di mana suara rakyat dan kebutuhan nyata masyarakat harus benar-benar kita dengar dan kita rumuskan menjadi prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2027,” katanya
Menurut Anang, tahun 2027 merupakan momentum penting untuk mempercepat pencapaian target RPJMD. Oleh karena itu, tema pembangunan harus tajam, terukur dan menyentuh inti persoalan, terutama dalam penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas SDM serta percepatan pemerataan infrastruktur dasar hingga pelosok desa.
“Jangan sampai anggaran yang bersumber dari uang rakyat tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Anang juga menekankan pentingnya prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel dalam proses perencanaan. Seluruh Perangkat Daerah didorong untuk proaktif menangkap isu strategis, menghindari ego sektoral serta memastikan seluruh aspirasi masyarakat ditindaklanjuti secara nyata dalam program dan kegiatan.
“Forum ini adalah jembatan untuk mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang SAE. Mari kita bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas demi masa depan daerah yang lebih baik,” pungkasnya. ***
Penulis : Syamsul Akbar
Editor : Tim Bromo Info
