Friday, May 24, 2024
Depan > Kemasyarakatan > Pemkab Gelar Rakor Tata Kelola dan Penyaluran LPG 3 Kg Bersubsidi

Pemkab Gelar Rakor Tata Kelola dan Penyaluran LPG 3 Kg Bersubsidi

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Perekonomian dan SDA menggelar rapat koordinasi (rakor) tata kelola dan penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi kepada konsumen pengguna LPG tertentu di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Senin (31/7/2023).

Kegiatan yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari ini diikuti oleh Ketua DPRD dan Komisi 2, Polres Probolinggo, Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, OPD terkait, SAM Retail Pertamina Malang, Pokja Hiswana Migas Probolinggo, SPBE, Agen LPG dan Pangkalan.

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo mengatakan kelangkaan tabung LPG 3 Kg bersubsidi terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Probolinggo dan telah berlangsung lebih dari satu pekan.

“Fenomena kelangkaan tabung LPG 3 Kg bersubsidi menyebabkan harga jual mencapai Rp 25.000. Harga ini berdasarkan informasi dari pengaduan masyarakat di wilayah tertentu,” ujarnya.

Menurut Andi, terdapat desa yang belum memiliki pangkalan LPG sehingga masyarakat semakin kesulitan untuk mendapat tabung LPG 3 Kg. “Distribusi LPG 3 Kg yang selama ini telah berjalan tidak tepat sasaran (untuk rakyat miskin). Diharapkan agar kedepannya penyaluran LPG 3 Kg tepat sasaran,” terangnya.

Sementara SAM Retail Pertamina Malang menyampaikan jalur distribusi LPG di Kabupaten Probolinggo yakni pengisian LPG dilakukan di SPBE. Kemudian disalurkan oleh agen ke pangkalan-pangkalan terkait.

“Jumlah SPBE di Kabupaten Probolinggo sebanyak 3, jumlah agen 17 dan jumlah pangkalan 586 di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo. Namun 2 desa belum memiliki pangkalan,” ujarnya.

Kuota LPG tahun 2023 sebesar 27.533 MT dengan jumlah cadangan 1.839 MT turun 5,9% dibanding kuota tahun 2022 (29.252 MT). Realisasi LPG per Juni 2023 sebanyak 32.861 MT naik 6,6% dibanding realisasi tahun 2022 (30.821 MT). Terdapat kekosongan LPG di beberapa kecamatan yakni Kecamatan Krejengan, Pajarakan dan Kraksaan serta penyaluran LPG yang kurang tepat sasaran.

“Tindaklanjut atas kelangkaan yang terjadi di beberapa wilayah, pihak Pertamina bersama Pemerintah Daerah telah melaksanakan monev dan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan pembelian di pangkalan,” tegasnya.

Pertamina telah menambah penyaluran LPG pada tanggal 29 dan 30 Juli 2023 dengan masing-masing tambahan kuota 11.760 dan 11.760 sehingga total tambahan sebanyak 23.520 tabung.

“Pihak Pertamina membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk selalu melakukan pemantauan dan menghimbau kepada seluruh ASN di lingkungan Kabupaten Probolinggo dan Resto-Hotel untuk beralih ke LPG non Subsidi (LPG NPSO),” tambahnya.

Dari hasil rakor tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari mengambil kesimpulan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) bersama Bagian Perekonomian dan SDA bertugas mengkaji dan menghitung kebutuhan LPG 3 kg berdasar pada garis kemiskinan. Apakah kuota yang diberikan oleh Pertamina cukup untuk kebutuhan masyarakat.

“Diskominfo bertugas untuk mensosialisasikan golongan masyarakat siapa saja yang boleh dan tidak boleh menggunakan LPG 3 kg. Informasi tersebut dapat disosialisasikan melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Perbedaan data dari Dirjen Migas dan SAM Retail Pertamina Malang perihal realisasi penggunaan LPG untuk segera ditindaklanjuti. “Kami menghimbau kepada Pertamina agar semua desa di Kabupaten Probolinggo memiliki pangkalan resmi (1 desa 1 pangkalan LPG),” jelasnya.

Pertamina bersama Pemkab Probolinggo melalui Bagian Perekonomian dan SDA, DKUPP dan Satpol PP agar rutin melaksanakan sidak dan pemantauan ke pangkalan di daerah-daerah. “Khususnya daerah yang tingkat kebutuhan LPGnya lebih tinggi sehingga selalu ada pengiriman dari agen dan tidak terjadi kekosongan di pangkalan maupun pengecer,” terangnya.

Sedangkan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Probolinggo Jurianto menyampaikan selama satu minggu kedepan agar pihak pertamina menambah kuota LPG 3 kg. Tujuannya agar kepanikan dan kerasahan masyarakat berkurang dan kondisi berangsur kembali normal.

“Pendataan masyarakat boleh menggunakan tabung LPG 3 kg harus berdasarkan pada satu data agar LPG tersalurkan tepat sasaran dan tidak terjadi perbedaan di masing-masing pangkalan,” tegasnya.

Pihak Pertamina dan Agen diminta selalu memantau proses pengiriman oleh driver dan pekerja sehingga penyaluran tabung benar-benar tersampaikan kepada pangkalan dan tidak memunculkan pangkalan liar.

“Apabila pihak Pertamina mengalami kesulitan dalam proses pendataan hingga penyaluran LPG 3 kg, maka pihak Pertamina dapat melaksanakan kerjasama dengan pemerintah desa dengan memanfaatkan BUMDesa hingga RT-RW. Kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk segera beralih ke tabung LPG non subsidi,” pungkasnya. (wan)