PAJARAKAN – DPRD Kabupaten Probolinggo mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya, Jum’at (14/8/2026) sore.
Pidato tersebut disaksikan melalui tayangan langsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo. Kegiatan dihadiri jajaran Pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan Forkopimda serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Pidato pengantar RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN tidak boleh dipandang sekadar sebagai dokumen pencatatan keuangan negara. Anggaran negara harus menjadi instrumen yang mampu menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian bangsa.
“APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkuat bangsa, alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik,” katanya.
Presiden Prabowo menekankan makna kemerdekaan harus dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, kebijakan anggaran diarahkan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan dan perlindungan sosial.
“Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit dan di masa depan setiap keluarga Indonesia,” ujarnya.
Presiden Prabowo juga menyampaikan kondisi ekonomi Indonesia yang masih mampu bertahan di tengah ketidakpastian global. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tercatat tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja negara tumbuh 18,2 persen, sedangkan defisit APBN berada pada level 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian, kita memilih kedua-duanya,” tegasnya.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dan pendapatan negara Rp3.426 triliun. Pembiayaan dirancang mencapai Rp671,2 triliun dengan defisit sebesar 2,40 persen terhadap PDB.
Pemerintah juga memasang sejumlah target ekonomi untuk 2027, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, inflasi sekitar 2,5 persen serta penurunan angka kemiskinan menjadi 6,0-6,5 persen. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 4,30-4,87 persen.
Presiden Prabowo menyebut RAPBN 2027 akan diarahkan pada delapan agenda prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur serta perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa serta pengentasan kemiskinan.
Di bidang kesehatan, pemerintah menargetkan renovasi 10.000 puskesmas dan 514 Laboratorium Kesehatan Masyarakat mulai 2027. Revitalisasi sejumlah rumah sakit umum daerah juga menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperluas akses layanan kesehatan.
“Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar,” terangnya.
Sektor pendidikan juga menjadi perhatian. Pemerintah menargetkan sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat direnovasi paling lambat 2029. Prabowo menegaskan siswa harus mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan layak.
Selain memperkuat program prioritas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya efisiensi anggaran. Salah satu langkah yang akan ditempuh pemerintah adalah mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa sehingga kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tidak melakukan pembelian barang yang sama secara terpisah. “Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita,” katanya.
Presiden Prabowo mencontohkan pengadaan layar pintar interaktif yang sebelumnya dapat dibeli dengan harga sekitar Rp150 juta per unit. Setelah dilakukan konsolidasi pengadaan, harga dapat ditekan menjadi sekitar Rp26 juta per unit, termasuk pengiriman dan pemasangan.
Presiden Prabowo juga menyoroti pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Pemerintah berencana membangun bursa mineral dan komoditas strategis agar Indonesia memiliki peran lebih besar dalam menentukan harga komoditas yang dihasilkan. “Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia,” tegasnya.
Menutup pidatonya, Presiden Prabowo mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar setiap kebijakan dan program benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Anggaran besar harus menghasilkan dampak yang sepadan.
“Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi,” urainya.
Pidato tersebut menegaskan arah RAPBN 2027 sebagai instrumen pembangunan nasional yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kedaulatan, pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat,” pungkasnya. ***
Penulis : Syamsul Akbar
Editor : Tim Bromo Info
