Reporter : Syamsul Akbar
DRINGU – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Probolinggo melakukan penandatanganan (teken) piagam pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Selasa (21/5/2019).
Penandatanganan piagan pencanangan zona integritas yang dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo di Kecamatan Dringu ini dipimpin oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Probolinggo Hadi Prayitno. Selanjutnya diikuti oleh semua ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Probolinggo.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Probolinggo Hadi Prayitno mengungkapkan penandatanganan piagam pencanangan zona integritas ini merupakan wujud kesiapan jajarannya untuk meningkatkan integritas dalam bekerja, menjauhi praktek-praktek korupsi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Dengan adanya pencanangan ini, kami bersama seluruh jajaran siap bekerja dengan penuh integritas dan menjauhi perilaku yang berpotensi pada tindakan korupsi. Pencanangan ini akan mendorong kami agar bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat,” katanya.
Menurut Hadi, dengan adanya penandatanganan piagam pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM ini pihaknya berkomitmen untuk melakukan 6 (enam) area perubahan reformasi birokrasi. Yakni, manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, peningkatan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Penandatanganan piagam pencanangan zona integritas ini merupakan bentuk komitmen kami menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Selama 6 (enam) bulan ke depan, kami akan didampingi oleh Inspektorat Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.
Dengan adanya penandatanganan piagam pencanangan zona integritas ini Hadi mengharapkan nantinya semua jajaran DPMPTSP Kabupaten Probolinggo berkomitmen untuk melaksanakan perubahan pada 6 (enam) area menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
“Nantinya akan ada penilaian birokrasi bersih dan melayani. Harapannya dengan adanya penandatanganan piagam pencanangan zona integritas ini, kami bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal,” harapnya. (wan)
