Tuesday, September 28, 2021
Depan > Kesehatan > Bupati Tantri Buka Rembuk Stunting Tahun 2021

Bupati Tantri Buka Rembuk Stunting Tahun 2021

Reporter : Hendra Trisianto
KRAKSAAN – Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dalam upaya penanggulangan dan pencegahan stunting, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo menggelar rembuk stunting secara daring di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (17/6/2021).

Rembuk stunting dengan tema “Strategi Konvergensi Penanggulangan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Probolinggo” ini dibuka secara resmi oleh Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari SE didampingi Wakil Bupati Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko dan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo.

Kegiatan ini diikuti oleh para Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Direktur RSUD, para akademisi Universitas Nurul Jadid (Unuja) Paiton dan STIKes Hafshawaty Zainual Hasan Genggong, Dharma Wanita Persatuan, TP PKK Kabupaten Probolinggo, MUI, FKPS, Forum CSR dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Probolinggo.

Rembuk stunting ini juga disaksikan secara video conference oleh 24 kecamatan, 44 kepala desa sebagai lokus stunting di Kabupaten Probolinggo, 44 orang kader/perangkat desa serta 33 orang kepala puskesmas di Kabupaten Probolinggo serta Konsultan Program Tenaga Ahli Pool Kementerian Dalam Negeri Wilayah Jawa Timur dan Bappeda Provinsi Jawa Timur.

Dalam sambutannya Bupati Tantri mengemukakan bahwa Pemkab Probolinggo bersyukur atas ditetapkannya Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu lokus penurunan angka stunting nasional. Dimana sejak tahun 2018 ditetapkan 10 lokus desa stunting, kemudian pada tahun 2020 ada 18 desa lokus dan saat ini tahun 2021 ada 44 lokus serta pada tahun 2022 nanti akan bertambah menjadi 54 desa lokus yang difokuskan dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting.

“Perlu kita pahami bersama bahwa stunting hampir tidak ada kaitannya dengan tingkat daya beli masyarakat atau kata lainnya tidak terkait dengan masalah tingkat kemiskinan. Namun stunting dan gizi buruk lebih berkaitan kepada kesalahan pola asuh orang tua kepada anak, terutama dalam hal konsep pemenuhan kebutuhan gizi anak dalam usia tumbuh kembang,” katanya.

Lebih lanjut Bupati Tantri menuturkan, pada salah satu hasil wawancara terkait tingkat kemampuan daya beli masyarakat, ternyata kemampuan mereka luar biasa. Yakni antara menengah sampai di atas rata-rata. Salah satu poinnya adalah kemampuan para orang tua dalam memberikan uang jajan bagi anak-anaknya, yang faktanya kemudian dibelanjakan untuk makanan-makanan yang instan dan nilai gizinya kurang.

“Anggapan para orang tua saat ini pembelanjaan semacam itu dianggap sudah dapat memenuhi gizi para anak. Pemahaman seperti ini harus kita luruskan bersama, dengan spend money yang cukup banyak itu tidak kemudian secara otomatis dapat memenuhi asupan gizi anak dan masyarakat. Harus ada penguatan pemahaman tentang kebutuhan gizi di lingkungan masyarakat,” tutur Bupati Tantri.

“Kepada para mitra konsultan kami mengucapkan terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dalam rangka rembuk stunting ini. Selamat mengikuti rembuk stunting, sebagai tahapan ketiga dari rencana 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Probolinggo tahun 2022,” imbuhnya.

Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo Santiyono menegaskan bahwa menurut data hasil Riskesdas tahun 2018 disebutkan bahwa 38,9 % dari total populasi anak di Kabupaten Probolinggo dinyatakan stunting.

Santiyono mengatakan berdasarkan hasil double cek dan kompare data hasil event “Bulan Timbang” yang dilaksanakan serentak oleh tenaga kesehatan dan kader posyandu sejak tahun 2019 didapatkan hasil yang signifikan. Yakni data stunting di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 menurun menjadi 16,37 % atau 13.206 dari 80.665 balita yang ditimbang, dengan menyisakan 5.569 balita yang tidak ditimbang. Sedangkan untuk tahun 2020 data ini kembali menurun menjadi 16,24 % atau 12.833 dari sebanyak 79.497 balita yang ditimbang.

“Target penurunan angka stunting nasional sampai tahun 2024 sebesar 14 %, maka perlu menjadi perhatian khusus agar kita lebih serius lagi dalam penanganan masalah status gizi anak bahwa masih ada balita yang belum datang ke posyandu atau belum ditimbang,” jelas Santiyono.

“Meskipun kita juga disibukkan penanganan dan pencegahan Covid-19, namun jangan sampai melupakan salah satu program prioritas nasional yaitu percepatan pencegahan dan penanganan stunting,” tandasnya. (dra)