KRAKSAAN – Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memastikan kesesuaian data sebelum menentukan program penanganan persoalan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Data yang berbeda antara satu sumber dengan sumber lainnya perlu segera disinkronkan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Bupati Haris dalam kegiatan paparan Kecamatan SAE Award tahun 2026 Kabupaten Probolinggo di ruang pertemuan Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Senin (14/9/2026).
Turut mendampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto serta sejumlah Kepala OPD dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Bupati Haris menegaskan, ukuran kinerja pemerintah bukan terletak pada banyaknya rapat, melainkan pada kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat. “Saya sebenarnya tidak ingin terlalu banyak rapat-rapat. Tetapi persoalan selesai itu yang paling penting. Itu yang menjadi acuan kinerja,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Haris juga menyoroti pentingnya setiap aparatur segera menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Komitmen terhadap amanah tidak hanya berkaitan dengan persoalan materi atau uang.
“Korupsi itu tidak hanya tentang materi atau duit saja. Satu hal kecil saja, menunda pekerjaan, itu adalah potensi yang membuat kita melemahkan amanah kita. Jadi ada hal-hal yang jika kemudian bisa dikerjakan, segera saja dikerjakan,” tegasnya.
Selain persoalan kinerja, Bupati Haris memberikan perhatian khusus terhadap perbedaan angka dalam data yang dipaparkan terkait anak tidak sekolah dan stunting. “Saya meminta sumber data, tahun pengambilan serta dasar penghitungan diperjelas sebelum digunakan sebagai pijakan program pemerintah,” terangnya.
Bupati Haris mencontohkan adanya perbedaan angka dalam data anak tidak sekolah maupun stunting. Perbedaan tersebut perlu ditelusuri agar pemerintah tidak keliru dalam membaca kondisi di lapangan. “Ini kesempatan untuk menyelaraskan data antara data kecamatan dengan data penelitian pendidikan. Data yang berbeda-beda ini harus diproses dan disesuaikan,” pintanya.
Lebih lanjut Bupati Haris meminta persoalan tersebut tidak hanya dilihat dari angka statistik. Ia mendorong adanya kajian untuk mengetahui akar persoalan sehingga intervensi pemerintah benar-benar menyelesaikan penyebab di lapangan. “Coba dibuatkan kajiannya. Itu kan tidak bisa hanya kita mencari data. Tapi kajiannya untuk menyelesaikan persoalannya,” jelasnya.
Bupati Haris menilai diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berbasis kajian. Persoalan stunting tidak cukup ditangani dengan sekadar mengejar angka, tetapi harus memahami karakteristik masyarakat dan penyebab yang mendasarinya.
“Tidak bisa hanya mencari data. Kita harus mengkaji bagaimana menyelesaikan persoalannya. Saya pikir di daerah lain juga sama, orang-orang yang ke ladang itu ibu-ibunya juga bekerja. Tetapi pendekatannya harus dikaji,” pungkasnya. ***
Penulis : Syamsul Akbar
Editor : Tim Bromo Info
