Monday, April 22, 2024
Depan > Pemerintahan > BPPKAD Lakukan Percepatan Pelunasan PBB

BPPKAD Lakukan Percepatan Pelunasan PBB

Reporter : Syamsul Akbar
PROBOLINGGO – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo melakukan percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pendopo Prasadja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo, Senin (14/11/2022).

Kegiatan yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Eko Febrianto ini diikuti para Camat, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala desa di Kabupaten Probolinggo.

Dalam kesempatan tersebut, BPPKAD memberikan hadiah berupa audio kepada desa yang lunas PBB tahun 2021 sejumlah 148 desa di 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Secara simbolis diterima oleh Desa Tlogosari Kecamatan Tiris, Desa Tegalmojo Kecamatan Tegalsiwalan dan Desa Sumber Kecamatan Sumber.

Sekretaris BPPKAD Kabupaten Probolinggo Siswanto menyampaikan percepatan pelunasan PBB di tahun 2022 khususnya buku satu dan buku dua sampai hari ini realisasi masih sebesar 64,75% dari target yang seharusnya 92%. Di bulan Nopember, ada 32 desa di 13 kecamatan yang pelunasannya rata-rata masih 1%.

“Hal ini harus memerlukan intensifikasi khusus dalam mengoptimalkan penggalian penerimaan PBB dan sinergitas antara Kepala Desa, Camat dan BPPKAD sehingga permasalahan yang menghambat proses pembayaran dari Wajib Pajak ke Kas Daerah bisa teridentifikasi. Pada akhirnya penerimaan pajak daerah aman, transparan dan tidak ada piutang yang tertanggung serta tidak terdapat penyimpangan yang berakibat pada proses hukum,” ujarnya.

Disamping permasalahan tersebut jelas Siswanto, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo tidak lupa mengapresiasi kepada Kepala Desa dan Camat atas prestasi berkinerja baik dalam pelunasan PBB di wilayahnya. “Manakala lunas sebelum jatuh tempo 30 September akan mendapatkan reward barang setiap tahunnya dan reward uang dan insentif kepada desa yang berkinerja baik setiap triwulannya,” jelasnya.

Menurut Siswanto, pada tahun 2022 masih ada 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Probolinggo lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 100%. Meliputi Kecamatan Tiris, Sumber da Tegalsiwalan. Sedangkan untuk tahun 2021 ada 5 (lima) kecamatan lunas PBB 100%. Yakni, Kecamatan Tiris, Sumber, Tegalsiwalan, Gending dan Bantaran.

“Untuk desa lunas 100% sebelum jatuh tempo di tahun 2022 di Kabupaen Probolinggo ada 103 desa. Sedangkan untuk tahun 2021 ada 148 desa di Kabupaten Probolinggo yang lunas PBB 100%,” terangnya.

Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 3 (tiga) kecamatan yang seluruh desa di wilayahnya lunas PBB 100% tahun 2022 sebelum jatuh tempo meliputi Kecamatan Tiris, Sumber dan Tegalsiwalan serta kepada semua desa yang lunas PBB 100% tahun 2022. “Semoga dapat semakin memotivasi dan menjadi contoh bagi kecamatan dan desa-desa yang lain untuk segera melunasi PBB-nya,” katanya.

Hasyim menjelaskan PBB ini perlu dilunasi karena akan kembali kepada rakyat dan APBDesa. Selama ini sumber pendapatan desa itu ada 4 (empat) meliputi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.

“Pajak dalam hal ini merupakan hutang yang harus dilunasi. Sementara retribusi bukanlah hutang. Oleh karena itu, bagaimana setelah kegiatan ini ada upaya dari Camat dan kepala desa bagaimana capaian PBB di wilayahnya bisa meningkat,” pintanya.

Menurut Hasyim, berdasarkan rilis Dirjen Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kabupaten Probolinggo menempati peringkat pertama se-Indonesia untuk realisasi pendapatan APBD tahun 2022 dengan presentase 89,11%.

“Oleh karena itu sudah sepatutnya kita bangga dan bersyukur atas pencapaian tersebut. Semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan terus berinovasi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah,” pungkasnya. (wan)