KRAKSAAN – Upaya pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberkulosis (TBC) dan Malaria (ATM) di Kabupaten Probolinggo terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo mendorong agar penanganan penyakit tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan.
Langkah tersebut dibahas melalui dua rapat koordinasi (rakor) Penguatan Forum Kemitraan untuk Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (PP ATM). Rakor pertama membahas kemitraan yang bersumber dari anggaran OPD nonkesehatan dan nonpemerintahan, termasuk CSR dan Baznas, pada Rabu (9/9/2026).
Selanjutnya, rakor penguatan forum kemitraan bersumber anggaran desa digelar Kamis (10/9/2026). Kedua kegiatan berlangsung di Ruang Pertemuan Utama Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo.
Pada rakor hari pertama, peserta berasal dari sejumlah OPD terkait, PMI, Baznas/Lazismu, Forum CSR, Komisi Penanggulangan AIDS, Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI), Perumdam Tirta Argapura, Perusda Rengganis, PT Sampoerna, PT Sasa Inti, Muslimat NU Kabupaten Probolinggo, perwakilan puskesmas, Ikatan Alumni Unair dan Ikatan Alumni Unibraw.
Sementara rakor hari kedua dilaksanakan secara hybrid. Peserta yang hadir antara lain Dinas Kesehatan, Bapelitbangda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Pemerintahan, Koordinator Tenaga Ahli Pendamping Desa tingkat kabupaten, Muslimat NU, perwakilan kecamatan, puskesmas serta desa/kelurahan. Desa dan kelurahan lainnya mengikuti kegiatan secara daring.
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Fandhi Putra ini dihadiri oleh Program Coordinator Adinkes Jatim Regional 2 Christiana Indah Wahyu Widayati.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Fandi Putra mengatakan PP ATM harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan manusia dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Menurutnya, dampak AIDS, TBC dan malaria tidak hanya berkaitan dengan persoalan kesehatan, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kemiskinan, produktivitas masyarakat, kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga hingga beban pembiayaan pemerintah.
“PP ATM harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan manusia dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga terhadap kemiskinan, produktivitas masyarakat, kualitas SDM, ketahanan keluarga dan pembangunan sosial ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya penggunaan data yang valid, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menentukan kebijakan dan sasaran intervensi. “Data dari OPD diharapkan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga kelompok masyarakat terdampak yang membutuhkan intervensi sosial dapat dipetakan secara lebih tepat,” jelasnya.
Fandi juga menegaskan program PP ATM tidak boleh berhenti pada kegiatan Dinas Kesehatan. OPD lain perlu mengidentifikasi ruang kontribusi sesuai tugas dan fungsi masing-masing, kemudian mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan seperti RKPD dan Renja.
“Program PP ATM tidak hanya berhenti pada kegiatan Dinas Kesehatan. Masing-masing OPD perlu melihat ruang kontribusinya sesuai tugas dan fungsi, termasuk mengintegrasikan kegiatan yang sudah ada agar memberikan kontribusi terhadap target PP ATM,” terangnya.
Dari sisi pembiayaan, Bapelitbangda mendorong sumber pendanaan yang lebih beragam. Kebutuhan penanggulangan PP ATM tidak seluruhnya harus dibebankan kepada APBD sektor kesehatan, tetapi dapat didukung melalui APBD OPD terkait, CSR perusahaan, Baznas, BUMD, NGO/OMS maupun sumber pendanaan lain yang sah.
“Dunia usaha juga perlu ditempatkan sebagai mitra pembangunan. Program CSR diharapkan diarahkan pada kebutuhan nyata dan berbasis data, termasuk kepada masyarakat terdampak ATM maupun masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan sesuai hasil pemetaan,” tegasnya.
Ia berharap forum kemitraan tidak berhenti menjadi ruang koordinasi dan diskusi. Forum tersebut harus menghasilkan pemetaan masalah dan sasaran, pembagian peran, daftar kegiatan prioritas, sumber pendanaan, target waktu serta OPD atau mitra yang bertanggung jawab.
“Forum kemitraan jangan hanya menjadi forum koordinasi dan diskusi. Paling tidak harus menghasilkan pemetaan masalah, pemetaan sasaran, pembagian peran, daftar kegiatan prioritas, sumber pendanaan, target waktu dan OPD atau mitra penanggung jawab,” ujarnya.
Melalui penguatan kemitraan tersebut, Bapelitbangda berharap penanganan AIDS, TBC dan malaria di Kabupaten Probolinggo dapat dilakukan lebih terarah, terintegrasi dan tepat sasaran, dengan melibatkan seluruh sektor sesuai peran masing-masing. ***
Penulis : Syamsul Akbar
Editor : Tim Bromo Info
