TEGALSIWALAN – Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris melakukan monitoring dan evaluasi (monev) perbaikan Jembatan Curah Bubur I di ruas Jalan Paras-Klenang Kidul (R.046) Kecamatan Tegalsiwalan, Sabtu (22/8/2026).
Monev dilakukan untuk memastikan persiapan rehabilitasi dan penggantian jembatan yang menjadi salah satu program prioritas mitigasi infrastruktur Pemerintah Kabupaten Probolinggo tersebut berjalan sesuai rencana.
Dalam kegiatan itu, Bupati Haris didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Hengki Cahyo Saputra, Kepala Dinas Perhubungan Edy Suryanto serta Camat Tegalsiwalan Hariyanto.
Rehabilitasi Jembatan Curah Bubur dilakukan karena kondisi akses tersebut selama ini mengharuskan kendaraan yang melintas menggunakan sistem buka tutup atau bergantian. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar mobilitas masyarakat dapat berlangsung lebih aman dan lancar.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo Hengki Cahjo Saputra mengatakan monev Bupati Haris sekaligus menandai dimulainya persiapan pelaksanaan rehabilitasi total Jembatan Curah Bubur yang sebelumnya sempat tertunda.
“Hari ini telah dilakukan kegiatan awal untuk dimulainya perbaikan rehabilitasi total Jembatan Curah Bubur yang tertunda di tahun kemarin. Hari ini kami melakukan persiapan di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu perubahan penting dalam rehabilitasi tersebut adalah pelebaran badan jalan di atas jembatan. Sebelumnya, lebar akses sekitar tiga meter dan nantinya akan diperlebar menjadi 5,5 meter. Dengan pelebaran tersebut, kendaraan roda empat nantinya dapat melintas tanpa harus menggunakan sistem buka tutup seperti kondisi sebelumnya.
“Awalnya kendaraan yang melintas pada Jembatan Curah Bubur harus dilakukan dengan cara buka tutup atau bergantian. Setelah perbaikan, kendaraan roda empat tidak lagi dengan sistem buka tutup,” jelasnya.
Hengki menambahkan, pihaknya juga memastikan pelaksanaan pekerjaan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Jalan alternatif selama proses pengerjaan juga akan dipastikan aman untuk digunakan.
“Kegiatan ini untuk memastikan pelaksanaan perbaikan Jembatan Curah Bubur sekaligus memastikan tidak mengganggu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, jalan alternatif juga dipastikan benar-benar aman dilalui selama pelaksanaan perbaikan,” tambahnya.
Sementara Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menjelaskan, rehabilitasi Jembatan Curah Bubur merupakan bagian dari langkah mitigasi pemerintah daerah dalam mencegah kerusakan infrastruktur berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Pemerintah daerah perlu melakukan penanganan terhadap infrastruktur yang membutuhkan perhatian, termasuk sejumlah jembatan yang telah berusia cukup tua.
“Rehabilitasi Jembatan Curah Bubur merupakan bagian dari langkah mitigasi pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya kerusakan infrastruktur agar tidak berkembang yang nantinya menjadi persoalan yang lebih besar,” katanya.
Bupati Haris mendorong agar rehabilitasi infrastruktur dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus memetakan sejumlah infrastruktur yang membutuhkan penanganan agar dapat mendukung aktivitas masyarakat dalam jangka panjang.
“Sejumlah jembatan yang ada di Kabupaten Probolinggo saat ini telah berusia cukup tua dan harus dilakukan penanganan. Tentunya kami atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo mendorong agar rehabilitasi jembatan dilakukan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Bupati Haris berharap rehabilitasi total dan pelebaran Jembatan Curah Bubur pada ruas Jalan Paras-Klenang Kidul dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Saya berharap, dengan adanya rehabilitasi total dan pelebaran jalan Jembatan Curah Bubur pada ruas Jalan Paras-Klenang Kidul, Kecamatan Tegalsiwalan ini akan menjadi lebih aman, lancar dan nantinya mampu mendukung mobilitas masyarakat jangka panjang,” tambahnya.
Selain infrastruktur jembatan, Bupati Haris menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga terus meningkatkan penerangan jalan. Program tersebut telah dipetakan dengan mencakup sekitar 4.600 titik penerangan yang akan diproses secara bertahap.
Pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap persoalan sampah melalui penguatan edukasi bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), peningkatan ketersediaan tempat penampungan sementara serta tempat pemrosesan akhir. ***
Penulis : Mujiono
Editor : Tim Bromo Info
