Depan > Kemasyarakatan > Wabup Timbul Buka Workshop Implementasi Perbup PPRG

Wabup Timbul Buka Workshop Implementasi Perbup PPRG

Reporter : Mujiono
PROBOLINGGO – Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA Timbul Prihanjoko membuka workshop implementasi Perbup (Peraturan Bupati) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Muslimat NU, Senin (19/9/2022) sekitar pukul 08.00 WIB di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo.

Workshop Implementasi Perbup PPRG Muslimat NU ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto, Ketua PW Muslimat NU Jawa Timur DR. Uji Asiyah serta perwakilan LPA dan perwakilan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo.

Ketua Muslimah NU Kabupaten Probolinggo Hj. Nurayati menyampaikan bahwa Muslimat NU Kabupaten Probolinggo akan mengawal adanya perbup maupun mengawal terbitnya perda pengarusutamaan gender di Kabupaten Probolinggo.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada OPD, ibu-ibu Muslimat NU dan masyarakat yang telah memberikan dukungan penuh demi terciptanya Kabupaten Probolinggo yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” ujarnya.

Sementara Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko menjelaskan adanya isu gender yang membahas perbedaan peran, status, tanggung jawab dan fungsi laki-laki dan perempuan.

“Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus mendorong percepatan pengarusutamaan gender melalui PPRG di masing-masing OPD dan seluruh kecamatan di Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Menurut Wabup Timbul, pengarusutamaan gender sendiri adalah sebuah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.

“Komitmen pemerintah daerah dalam regulasinya yaitu Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Regulasi Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Juknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 900/704/426.201/2020 Tentang Penyelenggaraan PPRG di Daerah yang Perspektif Gender,” pungkasnya. (y0n)