Monday, July 13, 2020
Depan > Pemerintahan > Wabup Timbul Buka Musrenbang RKPD 2021

Wabup Timbul Buka Musrenbang RKPD 2021

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2021 di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (7/4/2020).

Kegiatan yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo ini mengambil tema “Percepatan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Sektor Strategis dan Pembangunan Kawasan Potensial”.

Berbeda dari tahun sebelumnya, musrenbang kali ini hanya diikuti 23 orang terdiri dari Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo, Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono, para asisten, inspektur, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Dinas Kesehatan, Rektor Universitas Panca Marga, perwakilan MUI, PCNU, CSR, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Probolinggo. Sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan melalui siaran video conference

Kegiatan ini diisi dengan paparan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono via online yang menyampaikan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur. Selain Kabupaten Probolinggo, paparan ini juga diikuti oleh 5 (lima) kabupaten lainnya diantaranya Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jember, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Malang.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Probolinggo tahun 2021 oleh Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko Bersama perwakilan peserta Musrenbang RKPD tahun 2021. Yakni, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo, Rektor Universitas Panca Marga Prof. Dr HR Abdul Haris, Ketua Forum CSR Sugeng Nufindarko, Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo Santiyono dan Ketua Umum MUI Kabupaten Probolinggo KH Munir Kholili.

Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko menyampaikan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tetap konsisten dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian indikator-indikator makro Kabupaten Probolinggo terus mengalami peningkatan.

“Dalam 5 (lima) tahun terakhir peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Probolinggo baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yaitu untuk PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 32.049,78 trilyun pada tahun 2018,” katanya.

Menurut Wabup Timbul, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo dalam tiga tahun terakhir mengalami perlambatan. Hal ini disebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional dan Jawa Timur. Pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo mencapai 4,47%.

“Nilai PDRB perkapita masyarakat Probolinggo sejak tahun 2012 terus mengalami kenaikan. Dimulai dengan angka sebesar Rp 16,84 juta pada tahun 2012, pada tahun 2018 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Probolinggo melonjak jadi sebesar Rp 27,50 juta. Kabupaten probolinggo cukup berhasil dalam menekan laju inflasi, dimana pada tahun 2018 inflasi di Kabupaten Probolinggo turun menjadi 2,20%,” jelasnya.

Wabup Timbul menerangkan kemiskinan merupakan salah satu isu strategis pembangunan di Probolinggo. Prosentase penduduk miskin Kabupaten Probolinggo secara umum telah mengalami penurunan sejak 2012. Pada tahun 2012, prosentase penduduk miskin Kabupaten Probolinggo adalah 22,1 persen. Sedangkan pada tahun 2018 prosentase penduduk miskin menurun menjadi 18,71 persen dan di tahun 2019 menjadi 17,76 persen.

“Berkaitan dengan kondisi saat ini dan perkiraan tahun 2021, marilah kita membuka dan mencermati beberapa isu strategis dan permasalahan yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan program dan kegiatan. Isu strategis tersebut diantaranya pengentasan kemiskinan, pemantapan infrastruktur, perluasan aksesibilitas dan kesempatan kerja bagi angkatan kerja. Sementara itu prioritas pembangunan daerah tahun 2021 diarahkan pada pengentasan kemiskinan, pembangunan sektor strategis dan pengembangan kawasan potensial,” tegasnya.

Wabup Timbul menambahkan kesepakatan forum musrenbang ini, selain sebagai bahan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021, juga merupakan bahan usulan kegiatan bagi musrenbang tingkat provinsi maupun pusat. Oleh karena itu, hasil keputusan yang merupakan kesepakatan dan pemaduserasian usulan bersama antara satuan kerja perangkat daerah, usulan masing-masing kecamatan serta semua unsur masyarakat peserta pada forum ini, hendaknya dimusyawarahkan secara serius sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.

“Selain itu kita juga wajib menyesuaikan dokumen perencanaan Kabupaten Probolinggo dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, kawasan Bromo-Tengger-Semeru serta kawasan Selingkar Wilis dan lintas selatan. Terkait penganggaran kita juga perlu menyesuaikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah,” pungkasnya.

Sementara Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur Biro Administrasi Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Timur Soekaryo mengungkapkan bahwa beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur meningkat dan inflasi sempat menurun. Sehingga iklim berusaha masih baik dan lapangan pekerjaan masih banyak.

“Kemiskinan di Jawa Timur dan Kabupaten Probolinggo sudah berhasil ditekan, namun jumlah kemiskinan itu tetap diperhatikan oleh Ibu Khofifah. Ibu Gubernur menilai jumlah kemiskinan masih banyak. Hal ini menjadi concern agar segera dientaskan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan akses kesehatan serta mengarahkan pendidikan agar sesuai dan relevan dengan dunia kerja,” ungkapnya.

Sedangkan Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo Santiyono mengatakan kegiatan ini bertujuan sebagai media bagi seluruh pemeran pembangunan (stakeholders) dalam rangka menggali dan mengembangkan seoptimal mungkin potensi dan sumberdaya lokal yang ada serta mengkomunikasikan dan mensinkronkan usulan kegiatan yang bersifat bottom up, top down, politis, teknokratis dan partisipatif yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021.

“Selain itu, menyepakati sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah, menyepakati program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Probolinggo tahun 2020 beserta alasannya serta meningkatkan partisipasi aktif dari seluruh pemeran pembangunan dalam proses perencanaan guna mewujudkan keserasian pencapaian antara sasaran prioritas pembangunan jangka panjang, menengah dengan sasaran pembangunan tahunan,” ujarnya.

Menurut Santiyono, dari hasil Musrenbang di tingkat desa dan kecamatan ada beberapa usulan yang sudah masuk. Diantaranya bidang ekonomi 120 usulan, bidang sosial budaya 361 usulan, bidang pemerintahan 345 usulan dan bidang infrastruktur 282 usulan.

“Dalam kesempatan ini kami sampaikan beberapa terobosan inovatif yang telah dan akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas musrenbang tahun 2021. Antara lain, penerapan system e-pokir (pengusulan secara online dalam SIMDA Integrasi) untuk anggota DPRD Kabupaten Probolinggo serta pengintegrasian antara SIMDA Integrasi (di Bappeda) dengan SIMDA Keuangan (di Badan Keuangan Daerah),” jelasnya.

Santiyono juga melaporkan rancangan RKPD Kabupaten Probolinggo tahun 2021. Adapun target capaian tahun 2021 meliputi indeks toleransi sebesar 72,5, persentase penurunan kasus ketentraman dan ketertiban umum sebesar 1,03%, indeks pendidikan sebesar 0.55, indeks kesehatan sebesar 0.051, persentase penurunan PMKS 2.82%, Indeks Desa Membangun 0.66, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3.25%, indeks pemberdayaan gender antara 66.96, persentase laju pertumbuhan penduduk 0.1% serta indeks ketahanan pangan 69.75.

Selanjutnya, opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian, nilai SAKIP 82.00, indeks profesionalitas ASN 78, indeks kepuasan masyarakat 82, indeks SPBE 3.1, persentase laju PDRB sektor strategis 30.71%, persentase realisasi investasi 89.42, indeks jalan berkeselamatan 89.42, persentase luasan sawah teraliri 63%, persentase kawasan pemukiman layak 71.50%, indeks kualitas udara 83.5, indeks kualitas air 49.25, indeks kualitas tutupan lahan 54.84, kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang 74.3 serta indeks risiko bencana 192.

Dalam kesempatan tersebut juga dibacakan pokok-pokok pikiran DPRD oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo. Pokok-pokok pikiran tersebut diperoleh saat melakukan reses bersama masyarakat. (wan)

cww trust seal