Wednesday, August 21, 2019
Depan > Pemerintahan > Tim Percepatan Pendirian UKK Study Tiru ke UKK Kabupaten Bojonegoro

Tim Percepatan Pendirian UKK Study Tiru ke UKK Kabupaten Bojonegoro

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Tim Percepatan Pendirian UKK (Unit Kerja Kantor) Kabupaten Probolinggo melakukan study tiru ke UKK Kabupaten Bojonegoro, Senin (5/8/2019). Tim ini dipimpin oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo M. Sidik Widjanarko.

Turut serta dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Hadi Prayitno, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prijono, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Slamet Riadi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Yulius Christian, Kabag Administrasi Pemerintahan M. Sjaiful Efendi, Kabag Pengadaan Barang/Jasa Mariono serta wakil dari Badan Keuangan Daerah.

Kedatangan Tim Percepatan Pendirian UKK Kabupaten Probolinggo ini diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bojonegoro Joko Luminto. Ikut menerima Kepala Kantor Imigrasi Tingkat I Malang Novianto, perwakilan Kantor Imigrasi Tingkat I Tanjung Perak serta perwakilan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bojonegoro Joko Luminto mengatakan UKK itu bisa terwujud dengan 2 (dua) syarat. Yakni, komitmen dari pimpinan dalam hal ini kepala daerah dan apa yang dipersyaratkan oleh Kantor Imigrasi jawabannya harus selalu iya. “UKK Kabupaten Bojonegoro terbentuk pada tahun 2016. Setiap harinya bisa melayani 100 orang,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Probolinggo Hadi Prayitno menyampaikan bahwa kedatangannya di UKK Kabupaten Bojonegoro bertujuan untuk melihat dari dekat upaya yang dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro dalam meyakinkan Kementerian Hukum dan HAM RI sehingga terbentuk UKK di Kabupaten Bojonegoro.

“Setidaknya apa yang sudah dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro nantinya dapat ditiru oleh Pemkab Probolinggo dalam menyiapkan pendirian UKK di Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Tim Percepatan Pendirian UKK Kabupaten Probolinggo juga mendapatkan foto copy Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Bojonegoro dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dimana intinya semua sarana prasarana dan kebutuhan kekurangan SDM dipenuhi oleh Pemkab Bojonegoro. Hal inilah yang nanti akan dilakukan oleh Pemkab Probolinggo, sebagaimana pernyataan kesanggupan dari Bupati Probolinggo Nomor 185/211/426.116/2019 tanggal 17 Juli 2019.

“Dalam surat pernyataan tersebut, Ibu Bupati Probolinggo bersedia menyiapkan kantor dan sarana prasarananya, bersedia menyiapkan kebutuhan SDM yang berasal dari Aparat Sipil Negara atau pegawai kontrak yang akan ditempatkan di UKK, bersedia menyiapkan kendaraan dinas satu unit serta bersedia menyiapkan anggaran untuk kebutuhan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Percepatan Pendirian UKK Kabupaten Probolinggo mendapatkan penjelasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Seperti, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terkait dengan sarana dan prasarananya, Bagian Administrasi Pemerintahan terkait penyiapan draft MoU antara Pemkab Probolinggo dengan Kementerian Hukum dan HAM dan lain sebagainya.

“Masing-masing OPD hasilnya seperti apa akan dibuatkan nota dinas yang akan kami sampaikan kepada Ibu Bupati Probolinggo. Targetnya pada bulan Oktober 2019 mendatang, UKK Kabupaten Probolinggo sudah diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Peresmiannya akan dilakukan di Kantor UKK Imigrasi Kelas I Malang di Kabupaten Probolinggo yang akan menempati eks Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo di sebelah timur SPBU Sinto Kecamatan Dringu,” terangnya.

Hadi menjelaskan terkait dengan imigrasi ada di UKK Kabupaten Probolinggo. Sementara untuk pelayanan paspor akan ditempatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo. Namun pusat server dan aplikasinya berada di Kantor UKK Kabupaten Probolinggo.

“Untuk di MPP Kabupaten Probolinggo fokusnya adalah membantu melayani masyarakat dalam pengurusan paspor. Sementara untuk UKK fokusnya kepada tenaga kerja asing. Kebetulan di Kabupaten Probolinggo ada pekerja asing di PLTU Paiton dan wisatawan luar negeri di Gunung Bromo. Dari hasil study tiru tersebut semuanya sudah dipersiapkan oleh Pemkab Probolinggo tinggal menunggu petunjuk dari Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan MoU yang akan dilakukan,” ujarnya.

Lebih lanjut Hadi mengharapkan keberadaan UKK di Kabupaten Probolinggo ini bisa mempermudah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang akan mengurus paspor untuk pergi haji maupun umroh. Nantinya, UKK ini akan melayani masyarakat dari Kabupaten Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Kota Probolinggo serta Kabupaten/Kota Pasuruan.

“Kantor UKK Imigrasi Kelas 1 Malang menyebutkan bahwa Kabupaten Probolinggo adalah tempat paling ideal didirikan UKK demi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi lokasinya sangat strategis di jalur Surabaya-Bali. Terlebih disini juga ada tenaga kerja asing di PLTU Paiton maupun wisatawan luar negeri di Gunung Bromo,” tegasnya.

Hadi menambahkan bahwa pendirian UKK di Kabupaten Probolinggo merupakan sebuah keinginan masyarakat melalui kepemimpinan Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE. “Ini merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang ketika menyadari ada kepuasan batin bisa mewujudkan keinginan masyarakat dalam pendirian UKK di Kabupaten Probolinggo. Semoga keberadaan UKK ini nantinya bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo,” harapnya. (wan)