KRAKSAAN – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar rapat koordinasi secara online dengan menggunakan teknologi telekonferensi bersama seluruh Kepala Daerah se Jawa Timur, Jum’at (27/3/2020) langsung dari Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Turut mendampingi Gubernur Khofifah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono dan segenap pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Timur.
Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE mengikut telekonferensi tersebut dari rumah dinas Bupati Probolinggo, didampingi Wakil Bupati Probolinggo Drs. H.A. Timbul Prihanjoko dan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mahbub Zunaidi serta pejabat terkait di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Rakor membahas tentang kebijakan menghadapi dampak sosial ekonomi Corona Virus Disease (COVID-19) dan langkah-langkah penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Jawa Timur.”Ini bagian dari kordinasi, berbagai upaya mitigasi bersama, karena diperkirakan dampak sosial ekonomi akibat COVID-19 ini cukup besar. Termasuk potensi terjadinya krisis di dalamnya,” ujar Gubernur Khofifah.
Pada pengarahannya Gubernur Khofifah menyampaikan agar pemerintah daerah menyiapkan RSUD sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Disampaikannya, sudah ada 65 rumah sakit di Jawa Timur yang terkonfirmasi sebagai rumah sakit rujukan COVID-19.Diingatkan kembali oleh Gubernur Khofifah, bahwa sesuai protokol yang berlaku, yang berwenang mengumumkan status positif COVID-19 adalah pemerintah pusat.
Gubernur Khofifah kembali menekankan agar pemerintah daerah terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan organisasi keagamaan terkait peta sebaran COVID-19 sehingga dapat segera diambil langkah-langkah antisipasi penyebarannya.Terkait pasar tradisional yang jumlahnya sangat banyak di Jawa Timur, dihimbau agar ada pengurangan jam operasional demi mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat.
Untuk mencegah penyebaran COVID-19 ke daerah, diharapkan warga yang bekerja dan merantau di luar daerah disarankan untuk menunda kepulangannya. Oleh karena hal ini sangat sensitif, diharapkan Bupati/Walikota mengkomunikasikannya dengan paguyuban warganya di kota/daerah yang menjadi zona merah dan epicentrum penyebaran COVID-19.Pada telekonferensi ini, beberapa kepala daerah menyampaikan kondisi terbaru didaerahnya dan berbagai permasalahan yang dihadapi terkait COVID-19.Sementara itu, pada kesempatan yang sama Wagub Emil Dardak memaparkan profil makro ekonomi Jawa Timur dan paket kebijakan ekonomi menghadapi COVID-19 di Jawa Timur.
Selain pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Timur, telekonferensi ini juga diikuti oleh pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Usai telekonferensi, Bupati Tantri meminta para Kepala OPD terkait untuk segera menindaklanjuti arahan Gubernur dan mengambil langkah-langkah cepat dan strategis guna mengantisipasi dampak sosial ekonomi COVID-19 di Kabupaten Probolinggo.
Kepala OPD yang hadir pagi itu adalah Kepala Bappeda Santiyono, Kepala Badan Keuangan Daerah Dewi Korina, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Edy Suryanto, Inspektur Kabupaten Probolinggo Sigit Sumarsono, Kepala Disperindag Dwijoko Nurjayadi dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Heri Mulyadi.(hum)
