Wednesday, November 13, 2019
Depan > Pemerintahan > Refresh Reformasi Birokrasi Bagi Kepala Perangkat Daerah

Refresh Reformasi Birokrasi Bagi Kepala Perangkat Daerah

Reporter : Mujiono
YOGYAKARTA – Untuk meningkatkan kualitas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo yang lebih baik, bersih dan akuntabel, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo melakukan refresh reformasi birokrasi bagi Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Probolinggo, Minggu (6/9/2019) di ruang pertemuan Hotel INNA Garuda Yogyakarta.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE didampingi Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono, Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) RI Didit Nurdiyatmoko yang berkesempatan sebagai narasumber.

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE menjelaskan reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah menyangkut 8 (delapan) area perubahan.

“Delapan area perubahan diantaranya aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik serta mindset dan culture set aparatur. Melalui kegiatan refresh reformasi birokrasi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan komitmen kita bersama dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat,” katanya.

Sementara Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian PAN dan RB RI Didit Nurdiyatmoko menjelaskan reformasi birokrasi dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Reformasi birokrasi sebagai langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional,” ujarnya.

“Tujuan dilaksanakannya reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara,” tambahnya. (y0n)

cww trust seal