Tuesday, October 27, 2020
Depan > Kemasyarakatan > Ratusan PSKS Ikuti Bimtek Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Ratusan PSKS Ikuti Bimtek Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Reporter : Syamsul Akbar
PROBOLINGGO – Sebanyak 264 orang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Probolinggo mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dalam rangka peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo, Senin dan Selasa (9-10/12/2019).

Ratusan PSKS ini terdiri dari 24 orang Kasi Kesra Kecamatan, 24 orang TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) serta 216 orang PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) Desa dari 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo.

Hari pertama kegiatan, Senin (9/12/2019), bimtek PSKS dilaksanakan di Lila Catering Kecamatan Dringu dan hari kedua, Selasa (10/12/2019) dilaksanakan di Gedung Joyolelono Kabupaten Probolinggo.

Selama kegiatan mereka mendapatkan materi tentang Building Learning Comitment (BLC), peran, tugas pokok dan fungsi TKSK dan PSM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pendataan PMKS, bagaimana menganalisa masalah dan menyusun program kerja serta membangun jejaring kerja dan kerja sama dengan instansi terkait oleh narasumber Umi Masruro dari UPT PTKS Malang.

Kepala Dinsos Kabupaten Probolinggo Achmad Arif melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Rigustina mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan komitmen dalam penyelenggaraan sosian serta menyegarkan kembali tugas pokok PSM dan TKSK.

“Selain itu, memberikan wawasan dalam pendataan PMKS, memberikan wawasan dalam mengalalisa data, permasalahan dan penyusunan program serta membangun kerja sama PSM, TKSK dan Kasi Kesra Kecamatan,” ungkapnya.

Menurut Tina, kesejahteraan sosial sebagaimana pula pembangunan secara umum tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Pembangunan harus dilaksanakan secara sinergis antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Masyarakat dalam hal ini adalah pilar-pilar partisipasi masyarakat seperti Karang Taruna.

“Berangkat dari titik ini, upaya terus dihembuskan yaitu mengurangi secara signifikan peran-peran dominan pemerintah dan sekaligus membuka ruang-ruang baru bagi memasyarakat untuk menjadi pelaku pembangunan,” jelasnya.

Tina menerangkan pemerintah diharapkan memposisikan diri bukan sebagai penyedia dan pelaksana anggaran pembangunan (provider) tetapi lebih pada peranan sebagai fasilitator, regulator dan pengendali.

“Guna mencapai kondisi tersebut, perlu dibangkitkan spirit atau semangat kebersamaan pada masyarakat untuk dapat mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya berdasarkan potensi yang dimilikinya. Guna mempercepat proses ini, maka berbagai potensi dan sumber yang ada di masyarakat seperti TKSK dan PSM perlu lebih dikembangkan dan diberdayakan,” terangnya.

Tina menambahkan TKSK dan PSM mempunyai tugas membantu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersama pemerintah yang dalam pelaksanaannya tentunya dibutuhkan kerja sama diantara ketiganya. “Bimtek PSKS kali ini dilaksanakan dalam rangka menyatukan visi dan untuk membangun kerja sama diantara ketiganya,” pungkasnya. (wan)

cww trust seal