Monday, November 23, 2020
Depan > Pemerintahan > PU Fraksi Terhadap Raperda LPj Pelaksanaan APBD 2019

PU Fraksi Terhadap Raperda LPj Pelaksanaan APBD 2019

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – Sebagai tindak lanjut dari pembacaan Nota Penjelasan Bupati Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2019, DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi Terhadap Raperda LPj Pelaksanaan APBD tahun 2019, Selasa (14/7/2020) siang.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Lukman Hakim ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono, Forkopimda serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan muara bagi perwujudan pemerintahan yang baik (good governance). Esensi ini akan dapat diwujudkan dalam praktek pemerintahan, apabila benar-benar dilakukan secara transparan, jujur, demokratis dan responsif. Melalui tata cara ini pula akan mampu melakukan evaluasi secara kritis, obyektif dan akurat atas kinerja setiap kegiatan, program dan kebijakan serta segenap kendala yang terjadi.

Dalam PU Fraksi-fraksi ini disebutkan bahwa setelah membaca dan mempelajari LPj Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2019, Fraksi NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PDIP-Hanura dan Fraksi Gerindra menilai telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan dapat dilakukan pembahasan pada rapat-rapat DPRD Kabupaten Probolinggo. Namun demikian, fraksi-fraksi DPRD masih perlu mendapatkan penjelasan untuk beberapa hal.

Fraksi Partai NasDem mengatakan aset Pemerintah Daerah yang sampai saat ini pemanfaatannya kurang atau perlu ditingkatkan agar dialih fungsikan. Seperti Terminal Jorongan yang sampai saat ini penggunaannya kurang maksimal bisa dipergunakan untuk menampung hasil UMKM dari desa-desa sekitarnya dan Hotel Rengganis di Krucil yang kurang memenuhi standar saat ini bisa direnovasi sehingga menunjang obyek wisata di daerah Krucil dan sekitarnya.

Selanjutnya Fraksi PKB menerangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari rencana anggaran Pendapatan Asli Daerah tidak teralisasi sebesar Rp 4.854.830 354,26 tidak tercapainya itu hanya 0,20%. Kendalanya apa saja di lapangan, sehingga kemudian pencapaian target sebagaimana yang direncanakan dalam APBD 2019 tidak tercapai.

Kemudian, Fraksi Partai Golkar menjelaskan pendidikan merupakan pondasi dasar dari besarnya suatu bangsa. Bangsa yang besar tidak lepas dari sistem pendidikannya yang berkualitas. Semakin berkualitas sistem pendidikan maka akan menghasilkan lulusan yang semakin berkualitas pula.

Seperti diketahui bersama, salah satu aspek dalam dunia pendidikan adalah tenaga pendidik yaitu guru. Guru merupakan kunci utama dari berjalannya suatu sistem pendidikan. Guru yang berkualitas akan mampu menghasilkan peserta didik yang berkualitas pula. Upaya-upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kualitas guru mulai dari tingkat kanak-kanak sampai tingkat atas?

Lalu Fraksi PPP menegaskan dalam sektor pertanian banyak warga yang mengeluhkan terkait mahalnya harga pupuk non subsidi saat ini. Karena dinilai antara harga pupuk dan hasil pertanian tidak seimbang sehingga banyak para petani menjerit dengan harga pupuk tersebut. Oleh karena itu Fraksi PPP memohon penjelasan apa langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Fraksi PDIP-Hanura menyebutkan bahwa problem persampahan sangatlah mengganggu kepada aktifitas masyarakat di beberapa daerah seperti di Pasar Maron dan Pasar Semampir Kraksaan yang masih saja adanya masyarakat membuang sampah pada tempat-tempat sembarangan yang sangat berdampak kepada pola hidup sehat masyarakat.

Untuk itu Fraksi PDIP-Hanura meminta untuk menangani masalah persampahan secara serius. Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk menangani masalah sampah tersebut?

Terakhir Fraksi Gerindra mencermati bahwa pemerintah perlu untuk memperkuat sektor jasa dalam meningkatkan PAD. Sehubungan dengan hal tersebut apa saja langkah pemerintah untuk meningkatkan sektor PAD?

Pembahasan ini masih akan berlangsung dengan agenda Jawaban Eksekutif atas PU Fraksi-fraksi Terhadap LPj Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2019. (wan)

cww trust seal