Tuesday, August 11, 2020
Depan > Pemerintahan > PU Fraksi Terhadap Raperda LPJ Pelaksanaan APBD 2018

PU Fraksi Terhadap Raperda LPJ Pelaksanaan APBD 2018

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – Sebagai tindak lanjut dari pembacaan Nota Penjelasan Bupati Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2018, DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi Terhadap Raperda LPJ Pelaksanaan APBD tahun 2018, Rabu (29/5/2019) sore.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Wahid Nurrahman ini dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono, Forkopimda serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan muara bagi perwujudan pemerintahan yang baik (good governance). Esensi ini akan dapat diwujudkan dalam praktek pemerintahan, apabila benar-benar dilakukan secara transparan, jujur, demokratis dan responsif. Melalui tata cara ini pula akan mampu melakukan evaluasi secara kritis, obyektif dan akurat atas kinerja setiap kegiatan, program dan kebijakan serta segenap kendala yang terjadi.

Dalam PU Fraksi-fraksi ini disebutkan bahwa setelah membaca dan mempelajari LPJ Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2018, Fraksi NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PDIP-Hanura dan Fraksi Gerindra menilai telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan dapat dilakukan pembahasan pada rapat-rapat DPRD Kabupaten Probolinggo. Namun demikian, fraksi-fraksi DPRD masih perlu mendapatkan penjelasan untuk beberapa hal.

Fraksi Partai NasDem mengatakan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, pihaknya memandang telah banyak capaian hasil kinerja yang mendapatkan pengakuan dari pihak pemerintah pusat terutama dengan penilaian tentang laporan keuangan tahun anggaran 2018 dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI selama enam kali berturut-turut.

Tentunya atas dasar laporan tersebut, maka Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Probolinggo mengucapkan selamat atas keberhasilannya dan memberikan penghargaan serta apresiasi yang tinggi kepada seluruh OPD baik secara kolektif maupun yang dicapai secara individu maupun instansi terkait dengan harapan di tahun-tahun ke depan Kabupaten Probolinggo lebih maju dan sejahtera sebagai harapan bagi warga masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Selanjutnya Fraksi PKB menerangkan, setelah mencermati dan melakukan analisa secara detail terhadap deskripsi materi pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2018. Oleh karena itu pihaknya meminta penjelasan kepada pemerintah daerah hal apa sajakah yang sangat berpotensi dalam proses perencanaan khususnya dalam menggali potensi pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo.

Kemudian, Fraksi Partai Golkar menjelaskan nota silpa APBD tahun anggaran 2018 sebesar Rp 187.620.628.528,83. Hal ini membutuhkan perhatian dari segi perencanaan eksekutif terkait penyerapan anggaran. Karena pihaknya melihat masih banyak permasalahan insfrastruktur dan kemiskinan yang belum teratasi secara menyeluruh baik sektor pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial sehingga terealisasi secara sempurna.

Fraksi PDIP-Hanura menyebutkan Kabupaten Probolinggo adalah daerah yang memiliki tempat yang strategis dengan pangsa pasar yang cukup dominan bagi masyarakatnya untuk mengadakan jual beli secara global terhadap potensi daerah dengan hasil bumi yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi dalam musim tertentu terutama dalam bulan Ramadhan menjelang lebaran masih sering dijumpai lonjakan harga yang tidak terkendali sebagai akibat permainan harga dari ulah pedagang. Bahkan sering juga dijumpai makanan yang tidak layak edar dan tak berijin. Oleh karenanya pihaknya meminta penjelasan bagaimana kiat Pemerintah Kabupaten Probolinggo menyikapi hal tersebut.

Terakhir Fraksi Gerindra yang memohon penjelasan tentang penyelengaraan pemerintah daerah yang bernafaskan wirausaha atau re inventing goverment yang telah dikembangkan di Kabupaten Probolinggo dan apa saja peningkatan kinerja BUMD sebagai salah satu indikator keberhasilan bentuk penyertaan modal pemerintah daerah.

Pembahasan ini masih akan berlangsung dengan agenda Jawaban Eksekutif atas PU Fraksi-fraksi Terhadap LPJ Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2018 pada 11 Juni 2019 mendatang. (wan)

cww trust seal